Showing posts with label Ilmu sosial dan Politik. Show all posts
Showing posts with label Ilmu sosial dan Politik. Show all posts

Wednesday, 23 November 2016

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Friedrick (dalam islamy 2007: 17) "kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Lasswell dan Kaplan (dalam islamy 2007: 15) "kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah". Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan kebijakan merupakan kegiatan atau tindakan yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mencapai program-program tertentu.

Santoso (dalam Winarno 2002: 17) "kebijakan publik adalah serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut".

Adapun kebijakan itu meliputi tiga unsur penting yaitu:
  1. Suatu program kebijakan yang mengandung nilai-nilai tertentu dan kegiatannya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.
  2. Pengaruh daripada kebijakan berlaku terhadap sejumlah besar orang atau punya kekuatan besar untuk mempengaruhi kekuatan orang lain.
  3. Kebijakan itu sebagai penetapan program.
Menurut Anderson (dalam Islamy, 2007): 19) konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni sebagai berikut:
  1. Kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
  2. Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
  3. Kebijakan adalah merupakan apa yang benar-benar  dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
  4. Kebijakan publik itu biasa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah teretntu atau bersifat negatif (merupakan keputusan kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
  5. Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).
Daftar Pustaka:
  • Islamy, M. Irfan. 2007. Prinsip-prinsip perumusan kebijakansanaan negara. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
  • Winarno, Budi. 2002. Teori dan proses kebijakan publik. Jogjakarta: Penerbit Medpress.

Friday, 21 October 2016

Teori Pemungutan Pajak

Pengertian Teori Pemungutan Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, (2009:3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu Premi Asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebtut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
  1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
  2. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang dipenuhi.
d. Teori Bakti

Dasar keadlian pemungut pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai Negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Yang dimana negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Thursday, 20 October 2016

Pengertian Sistem Pmungutan Pajak

Pengertian Sistem Pemungutan Pajak

Pengertian pemungutan menurut Undang-Undang Nomor 34 Thaun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Sistem pemungutan pajak yang pernah dilakukan di Indonesia menurut Mardiasmo (2009:7) ada 3 yaitu:

Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:
  1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  2. Wajib pajak bersifat pasif.
  3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan pajak oleh fiskus.
Self Assessment System

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:
  1.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
  2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
 With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Sepuluh jenis pungutan pajak tersebut adalah:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menhinap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas dengan dipungut bayaran termasuk bangunanlainnya yang menyatu, dikelola atau dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditetapkan 10% dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel). Dalam hal ini wajib pajak harus menambahkan pajak hotel untuk pembayaran pelayanan dengan mengenakan tarif 10% dan apabila tidak menambahkan pajak maka jumlah pembayaran sudah termasuk pajak.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayana di restoran/rumah makan (tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga/catering). Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran/rumah makan. Tarif pajak ditetapkan 10%. Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan 10% dengan dasra pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran/rumah makan).

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas setiap penyelenggaraan hiburan. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 15%.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak didasarkan pada Nilai Sewa Reklame (NSR) yang dihitung dengan memperhatikan lokasi penempatan, jalur jalan, ketinggian, sudut pandang posisi, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media dengan rumusan:

[NSR= NJOPR - NSPR]
Keterangan:
NSR : Nilai Sewa Reklame
NJOPR : Nilai Jual Objek Reklame
NSPR : Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame dan untuk reklame produk rokok dikenakan tambahan pajak sebesar 25% dari pokok pajak. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dasar pengenaan tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah atau kota yang bersangkutan. Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan rumus sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak
                         = Tarif Pajak x Nilai Jual Listrik

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pajak pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c. Nilai jual hasil pajak pengambilan bahan galian golongan c dihitung dengan cara rumus sebagai berikut:

Pajak trutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak
                      = Tarif pajak x Nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermtor yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak 
                        = Tarif pajak x Jumlah pembayaran untuk pemakaian tempat parkir

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang ada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah nilai perolehan air tarifnya ditetapkan sebagai berikut: unutk air bawah tanah sebesar 20% dan untuk air permukaan sebesar 10%.

i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. Berdasarkan undang-undang tersebut, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak (NPOP). Besarnya BPHTP terutang adalah NPOP dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5%.

BPHTP = 5% x (NPOP-NPOPTKP)

j. Pajak Sarang Burung Walet

Sarang burung walet adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/periatirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh sarang burung walet. Obyek pajak sarang burung walet adal setiap pengambilan sarang burung walet yang diperjual belikan. Yang dikecualikan dari obyek pajak sarang burung walet adalah:
  1. Jual beli telur burung walet.
  2. Pengambilan sarang burung walet unutk penelitian.
Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan sarang burung walet yang disebut juga sebagai wajib pajak. Dasar pengenaan wajib pajak adalah nilai jula sarang burung walet. Tarif pajaknya adalah 10%. Denagn memperhatikan kepada adasar pengenaan dari tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.





Pengertian Sanksi Pajak

Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peratuaran perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan beberapa sanksi perpajakan bagi wajib pajak, yang tertuang dalam pasal 39 dan 39A. Berikut ini bunyi pasal 39, yaitu:

a. Setiap orang yang dengan sengaja:
  1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  3. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan.
  4. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
  5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.
  6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
  7. Tidak menyelengarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain.
  8. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).
  9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
b. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

c. Stiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberutahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau mengkreditkan pajak, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Kemudian di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja:
  1. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
  2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut Ahli

Pengertian PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah disefinisikan sebagai pendapatan yang diperolah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Menurut Dr. Muhammad Fauzan (2006:235) pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132) "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapata asli daerah yang disahkan".

Sedangkan menurut Halim (2004:36) yang mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Ahmad Yani (2002:51) juga menyebutkan bahwa pendapaatn asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah


Di dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Ahnad Yani, 2002:52).

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot P. Siahaan, 2005:6).

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan antara lain bagian laba, devisien dan penjualan saham milik daerah (Prof. Drs. HAW. Widjaja, 2007:110).

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
  1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
  2. Jasa giro.
  3. Pendapatan bunga.
  4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemeritah (Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Wednesday, 19 October 2016

Pengertian Strategi

Pengertian Strategi Menurut Para Ahli

Istilah strategi sebenarnya tidak asing dalam setiap percakapan sehari-hari. Seringkali istilah strategi dalam pemikiran kita mempunyai pengertian sendiri dalam membaca kata ini, baik dalam sebuah tulisan atau sedang berbicara dengan orang lain. Makmur (2009:128) menyatakan bahwa strategi adalah suatu tindakan yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen.


Freddy Rangkuti (2002:3) mengatakan bahwa, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan. Sejalan dengan yang diungkapkan Sjafri Mangkupeawira (2004:1) bahwa strategi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi yang baik tidak hanya ditentukan olah suatu kecerdasan idividual, melainkan oleh hasil kerja bersama, terutama untuk bisa memperoleh data yang akurat mengenai masalah-masalah sosial yang menjadi tujuan perubahan dan kekuatan yang tidak menghendaki perubahan tersebut berlangsung. Tanpa suatu pengetahuan yang akurat, maka strategi tidak lebih merupakan dogma atau impian yang sangat mungkin merupakan alamat untuk kehancuran.

Mahardika (2006:58) mengungkapkan bahwa strategi adalah jalan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut bukan saja dibutuhkan kemampuan untuk membangun jalan tersebut secara baik, dan memberikan keselamatan kepada mereka yang melaluinya tetapi juga patut melengkapi diri dengan pengetahuan yang akurat tentang route yang akan dilalui, atau posisi berdiri kita sendiri dan posisi berdiri dari kekuatan anti perubahan.

Menurut Hessel Nogi Tangkilisan (2003:20) strategi adalah suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dibutuhkan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntunan pasar secara keseluruhan. Organisasi yang memiliki visi berarti, memiliki strategi yang dapat diartikulasikan dengan baik, dan organisasi tersebut akan mudah mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan dari pada organisasi yang tidak punya visi semacam itu.

Adapun Benjamin Tregoe dan Jhon William (dalam Fitri dan Muliawan 2008:12) mendefinisikan strategi adalah sebagai "kerangka yang membimbing pilihan-pilihan yang menetapkan arah serta karakteristik suatu organisasi. Dalam kesempatan lain Hessel Nogi Tangkilisan (2005:252) mengungkapkan bahwa strategi adalah upaya pengembangan keunggulan organisasi atau institusi daalm lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Strategi menyinggung masalah bagaimana penggunaan dan pengelolaan sumber daya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya.

Lebih lanjut May Rudi (2002:1) mengatakan bahwa strategi adalah seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi dimasa depan. Merumuskan suatu strategi berarti memperhitungkan semua situasi yang mungkin dihadapi pada setiap waktu dimasa depan kemudian dari semenjak sekarang sudah menetapkan atau menyiapkan tindakan mana yang akan diambil dan dipilih kelak, guna menghadapi realisai dari setiap kemungkinan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah saja, melainkan harus mampu menunjukan bagaimana taktik oprasionalnya.

Pengertian Manajemen Pemerintahan Negara

Pengertian Manajemen Pemerintahan

Menurut Budi Supriyanto (2009:24), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tatakelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintah sebagai "suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan".

Taliziduhu Ndraha (2003:158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulernya:
  1. Asas dan sistem pemerintahan.
  2. Hukum tata pemerintahan.
  3. Ekologi Pemerintahan.
  4. Filsafat dan Etika Pemerintahan.
  5. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan.
 Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Manajemen Pemerintahan

Menurut Budi Supriyanto (2009:41), fungsi manajemen pemerintahan dapat dikategorikan antara lain sebagi berikut:
  1. Manajemen pemerintahan berarti membaut keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  3. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  4. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  5. Manajemen pemerintah berarti melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik sebagai pimpinan negara, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi negara.
  6. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan anggaran secara berkala.
  7. Manajemen pemerintahan berati melaksanakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) setiap akhir tahun anggaran.
  8. Melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
  9. Menetukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan di bidang tata kelola pemerinthan.
  10. Menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola pemerintahan.
  11. Menyusun rencana nasional secara makro bidang tata kelola pemerintahan.
  12. Menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang menempati jabatan di bidang pemerintahan.
  13. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise bidang tata kelola pemerintahan.
  14. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara bidang tata kelola pemerintahan.
  15. Penetapan standar pemberian ijin untuk investor yang akan menanamkan modalnya.
  16. Pengaturan sistem kelembagaan perekonomian negara.
  17. Penyelesaian perselisihan antar provinsi dibidang administrasi atau perbatasan daerah.
  18. Penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan pengendalian bidang tata kelola pemerintahan.
  19. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang tata kelola pemerintahan antar instansi.
Taliziduhu Ndraha (2003:160) ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:
  1. Perencanaan pemerintahan.
  2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerinthan.
  3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan.
  4. Kontrol pemerinthan.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan memiliki fungsi dasar terhadap kegiatan pemerintah atau kegiatan negara, dan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kegiatan warga negara khususnya dalam bidang administrasi, ekonomi/keuangan, sosial dan tata kelola pemerintahan. 

Daftar Pustaka:
  • Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis). Tangerang: Cv. Media Brilian.


Pengertian Pemerintahan Negara

Pengertian Pemerintah

Secara etimologi, kata "pemerintah" dapat diartikan sebagai "perintah" atau "menyuruh" atau "disuruh", artinya melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat menyuruh atau disuruh atau melakukan susetau pekerjaan "memerintah" atau "diperintah".

Menurut Robert Mac Iver yang dikutip Syafiie (2011:7) mengatakan, "Government is the organization of men under authority. How man can be govern". Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Budi Supriyanto (2009:21) menyatakan, "pemerintah adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka/upaya mencapai tujuan negara".

Menurut Montesquieu (dalan Budiardjo, 1986:151), pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang bisa dikenal dengan naman Trias Political baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Berdasarkan uraian pendapat ahli diatas adapat disimpulkan bahwa, pengertian pemerintah adalah suatu badan atau lembaga negara yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Pengertian Pemerintahan

Menurut Soemendar dalam Syafiie (2011:8) menyatakan, pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan haeapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Budi Supriyanto (2009:21) mengatakan bahwa pemerintahan diartikan sebagai pejabat atau pelaksana kekuasaan negara, di dalamnya termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melaksanakan wewenangan untuk mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Utrech dalam Salam (2007:38), pemerintahan adalah gabungan dari semua kenegaraan yang berkuasa memerintah (arti luas) yaitu semua badan kenegaraan yang bertugas menyelanggarakan pemerintahan.

Menurut C. F. Strong dalam Salam (1963:38) mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan ke dalam maupun ke luar.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah suatu aparatur yang melaksanakan pemerintahan yang di dalamnya terdapat eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mewujudkan tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Daftar pustaka:
  • Salam, Dharma Setyawan. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
  • Syafiie, Inu Kencana. 2011. Manajemen pemerintahan. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Tuesday, 18 October 2016

Pengertian Aksesibilitas

Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas berasala dari kata 'akses' yang merupakan terjemahan dari kata access dalam bahasa Inggris yang berarti jalan masuk, sedangkan aksesibilitas yang berasal dari kata accessibility yang diterjemahkan menjadi hal yang dapat masuk atau mudah dijangkau/dicapai (Echols dan Shadily, 1995:5).

Aday dan Andersen (1975) dalam Hartono dkk (1999) dalam pembahasannya tentang akses terhadap pelayanan kesehatan menegaskan bahwa akses diartikan sebagai pemanfaatan pelayanan yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempermudah proses pemanfaatan tersebut. 

Dalam aspek pelayanan publik, lebih lanjut Aday (1993) mendefinisikan akses dalam konteks indikator struktural seperti karakteristik sistem pelayanan dan dalam konteks keinginan, yaitu kebutuhan dan sumber daya yang muncul dalam proses pencarian pelayanan. Dengan kata lain akses terkait dengan beberapa konsep antara lain:
  1. Adanya kesesuaian antara klien dengan sistem pelayanan itu sendiri, dapat dipahami bahwa bila terjadi kecocokan baik itu menyangkut sistem pelayanan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien maka akses akan mudah untuk didapat dan memenuhi kebutuhan antara keduanya.
  2. Suatu jaminan ketersediaan sumber daya; ketersediaan sumber daya akan memicu akses seseorang untuk memperoleh yang diinginkannya. Keterkaitan pihak sebagai suplier (penyedia) dengan yang membutuhkan (demand) sangat mendukung pelaksanaan akses itu sendiri.
  3. Pemanfaatan sumber daya yang setara dengan kebutuhan yang setara akan menjadikan akses keduanya akan terhubung dengan baik dan akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan suatu bentuk pelayanan tersebut.
Pelayanan publik dalam berbagai sektor yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara. Karena itu, kases kepada proses pembuatan keputusan yang menentukan alokasi pelayanan publik serta akses kepada birokrasi yang menentukan pendistribusian pelayanan tersebut menjadi penting dalam mencapai pemerataan pelayanan administrasi. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengukur kemampuan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan serta kemampuan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang terdapat dalam masyarakat (Effendi, 1986).

Daftar Pustakan:

Echols, John M dan Hassan Sadilly, 1995, Kamus Inggris-Indonesia:an English-Indonesian Dictionary, PT. Gramedia, Jakarta.

Hartono, Joko, dkk, 1999, Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Reproduksi: studi kasus di kabupaten Jayawijaya Irian Jaya, Puslitbang  Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI, Jakarta.

Arti Pendidikan Dasar Gratis

Haruskah Pendidikan Dasar Gratis?

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh pemerhati pendidikan adalah mengapa pendidikan dasar gratis? Salah satu jawabannya adalah karena bagi Indonesia, jaminan akses terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bagi negara-negara maju, pendidikan gratis selain karena tuntutan konstitusi mereka juga didukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan setidaknya telah mencapai 5-8% produk domestik bruto. Sementara di Indonesia investasi pendidikan masih sangat kecil, sekitar 1,3% dari produk domestik bruto. Jatah bagi investasi pendidikan semakin kecil lagi lantaran penduduk domestik bruto sendiri sudah kecil. Padahal, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis ini memang perlu pelayanan dari pemerintah.

Pemerintah di negara kaya atau miskin, maju atau berkembang, selalu mempriorotaskan pendidikan dengan menyediakan pendidikan gratis pada warganya dalam bentuk wajib belajar. Pengertiannya semua warga negara wajib memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayai. Bahkan bukan hanya pendidikan tetapi juga kesehatan dan infrastruktur untuk untuk kesejahteraan rakyat. Pendidikan gratis dilaksanakan oleh semua negara kaya atau miskin, untuk semua warga negaranya. Ada yang sebatas pendidikan dasar dan menengah. Banyak juga yang menggratiskan sampai Perguruan Tinggi. Bahkan negara seperti Korea, Malaisyia, dan Singapura, yang baru merdeka setelah Perang Dunia ke II, negara membiayai pendidikan untuk belajar di dalam atau diluar negri.

Pemikiran lain dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas ada hubungan timbal balik. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap negara dan negara punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Hanya saja dalam beberapa hal hubungan ini dinilai timpang. Masyarakat dipaksa menjalankan kewajibannya, antara lain, membayar pajak, disisi lain negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya, termasuk dalam pendidikan.

Pada prinsipnya pendidikan gratis tidak sepenuhnya gratis karena tetap harus ada yang membiayai. Ada biaya terselubung, yang dinegara lain seperti Amerika Serikat sudah tersistem dalam satu kesatuan administrasi negara. Di AS sekolah umum gratis karena ada pajak khusus sekolah. Warga negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar pajak sekolah di distriknya, terlepas dari warga tersebut mempunyai anak atau tidak. Di Belanda rata-rata pajak penghasilan cukup tinggi, yakni 60%. Sementara di negara-negara Skandinavia, pajak penghasilan mencapai 70%, tetapi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan dijamin oleh negara.

Di Indonesia, sumber pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat. Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecendrungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk menjalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar.

Tata Laksana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Jika kita memperhatikan penyelenggaraan pendidikan gratis di berbagai negara setidaknya kita menemukan empat jenis model implementasi. Jenis pertama adalah subsidi penuh sehingga pendidikan benar-benar gratis sejak Sekolah Dasar hingga program doktoral (Ph.D). Contohnya, di Jerman dan Austria. Jenis kedua mirip jenis pertama, hanya saja biaya disediakan sampai pada jenjang pendidikan tinggi dan masanya dibatasi hingga mencapai umur tertentu atau waktu studi tertentu. Setelah itu, mahasiswa akan dikenakan bayaran jika kelulusannya tertunda. Contoh negara yang menerapkan seperti ini adalah Belanda. Jenis ketiga adalah pembiayaan pendidikan gratis hingga jenjang sekolah menengah, sedangkan untuk perguruan tinggi dikenakan iuran walaupun masih disubsidi. Sementara jenis keempat adalah pendidikan pembiayaan sendiri. Cuma caranya bermacam-macam; ada yang melibatkan komunitas atau alumni, kerja sama dengan industri atau perbankan (kredit pendidikan). Contoh ini banyak dilaksanakan di provinsi-provinsi di Amerika, walaupun dibeberapa tempat ada yang menggunakan model jenis ketiga. Spesifikasi pelaksanaannya ada beragam. Di Cina pemerintah menggratiskan pendidikan dasar dan memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi.

Di India wajib belajar berimplikasi juga pada pembebasan biaya spesial pendidikan dasar. Bahkan di Kamboja pun, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya meningkatkan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik. Selain itu, dibutuhkan kekuatan hukum mengikat untuk mengimplementasikan wajib belajar. Cina, misalnya membagi hukum wajib belajar sembilan tahun menjadi tiga kategori: perkotaan dan daerah maju, pedesaan, dan daerah miskin perkotaan.

Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar. Kurikulum yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran. Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih membingungkan.

Pembiayaan proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan guru, serta evaluasi belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan dengan berbagai alasan. Biaya fasilitas belajar meliputi, buku pelajaran, perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer. Fasiltas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan.

Akan tetapi di sisi lain pelaksanaan pendidikan gartis harus dengan kewaspadaan tingkat tinggi dari berbagai celah penyalahgunaan dan pengawasan. Filipina misalnya, mempunyai pengalaman buruk dengan penggunaan voucher pendidikan. Warga yang menginginkan pendidikan lebih membayar sendiri sisanya, tetapi sanyangnya model tersebut tidak jalan dan rawan korupsi. Oleh karena itu, harus hati-hati dalam menentukan model penggratisan pendidikan. Siapakah yang ditopang? Apakah lembaga pendidiknya yang rawan kebocoran atau anaknya secara langsung dengan konsekuensi penyalahgunaan dana? Ada pemikiran, sebaiknya dana diberikan kepada sekolah dengan konsekuensi sekolah tidak dapat lagi memungut iuran dari siswa. Untuk itu, lagi-lagi pengawasan harus diperkuat dan sekolah yang masih membebani siswa harus dikenai sanksi tegas.

Pendidikan gratis bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, walaupun tetap berdasarkan kualitas yang standar, sehingga dalam menggratiskan pendidikan dasar bentuk dan nilai subsidi tidak harus seragam. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pesantren secara psikologis dan politis mesti dapat diatasi. Selain itu, para pemimpin harus menyadari pendidikan bahwa itu bukan soal ekonomi atau bagi-bagi keuntungan, tetapi soal politis atau ke mana bangsa ini mau dibawa. Akhirnya, memang kembali kepada niat politik pengambil keputusan: apakah pemegang kekuasaan mau semua anak Indonesia maju? (Permanasari, 2010).

Monday, 17 October 2016

Arti Nasionalisme

A. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme bersal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata bangsa memiliki arti: (1). kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bangsa, dan sejarahnya serta pemerintahan sendiri; (2). golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan; (3). kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan biasanya yang menempati wilayah tertentu dimuka bumi. Nasionalisme satu paham yang menciptkan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation" dengan mewujudkan satu konsep identitas berdama untuk sekelompok manusia.

Menurut Douglas Weeks nasionalisme merupakan formalisasi dari kesadaran nasional yang membentuk bangsa dalam arti politik yaitu negara nasional. Sedangkan Aditjondro mengatakan bahwa nasionalisme bukanlah sesutau yang jatuh begitu saja dari langit, ada akar historisnya, dan ironisnya akar historis tersebut tidak jarang bermula dari sejarah kolonialisme (Clifford Geertz dalam Pigay, 2000:55).

Nasionalisme merupakan fenomena yang kompleks karena konotasi dan interpretasinya yang kaya sebagai hasil studi yang dikirimkan beragam sepanjang masa. Konteks pertama, nasionalisme sulit dibedakan dari patriotisme atau cinta pada tanah air dan bangsa. Konteks ini, nasionalisme tidak berhubungan dengan asal ras, asal etnis, atau asal nenek moyang atau dengan sifat-sifat budaya yang nyata seperti bahasa atau agama. Sedangkan dalam konteks kedua, nasionalisme merupakan sebuah bentuk kelompok solidaritas atau rasa komunitas yang berdaskan etnisitas dari pada teritorial. Dalam konteks ini, nasionalisme merujuk pada perasaan subjektif yang memisahkan suatu kelompok tertentu dengan kelompok-kelompok lain dalam sebuah komunitas (Fadli, 2002:21).

Menurut L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yng dimiliki oleh sebagaian terbesar individu dimana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersamaan di dalam suatu bangsa (Kohn, Hans, 1984).

Menurut Hertz dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics mengemukakan 4 unsur nasinalisme, yaitu:
  1. Hasrat untuk mencapai kesatuan.
  2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan.
  3. Hasrat untuk mencapai keaslian.
  4. Hasrat unutk mencapai kehormatan bangsa.
Dari definisi itu nampak bahwa negara dan bansa adalah sekelompok manusia yang:
  1. Memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan.
  2. Memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan.
  3. Memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama. 
  4. Menempatai suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah.
  5. Terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum.

B. Karakteristik Nasionalisme

Karakteristik nasionalisme yang melambangkan kekuatan suatu negara dan aspirasi yang berkelanjutan, kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat dan penghargaan untuk hukum. Nasionalisme tidak berdasarkan pada beberapa bentuk atau komposis pada pemerintahan tetapi seluruh badan negara, hal ini lebih ditekankan pada berbagai cerita oleh rakyat atau hal yang lazim, kebudayaan atau lokasi geografis tetapi rakyat berkumpul bersama dibawah suatu gelar rakyat dengan konstitusi sama (Hutauruk , 1984).
  1. Membanggakan pribadi bangsa dan sejarah kepahlawanan pada suatu negara.
  2. Pembelaan dari kaum patriot dalam melawan pihak asing.
  3. Kebangkitan pada tradisi masa lalu sebagai bagian mengagungkan tradisi lama karena nasionalisme memiliki hubungan kepercayaan dengan kebiasaan kuno.
  4. Suatu negara cendrung mengubah fakta sejarah untuk kemuliaan dan kehebatan negaranya.
  5. Ada spesial lambang nasionalisme yang diberikan untuk sebuah kesucian. Bendera, lambang nasionalisme dan lagu nasionalisme merupakan hal yang suci untuk semua umat manusia sebagai kewajiban untuk pengorbanan pribadi.

C. Makna Nasionalisme

Makna nasionalisme secara politis merupakan kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau menghilangkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya (Yudohusodo, 1996).

Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencaintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul dari pada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan tetapi kita harus mengembangkan sikap  saling menghormati:

Jadi nasionalisme dapat diartikan:
  1. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme.
  2. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

D. Nasionalisme Pancasila

Pada dasarnya nasionalisme pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila.

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:
  1. Menempatkan persatuan-kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. 
  2. Menunjukan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
  3. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia tidak rendah diri.
  4. Mengikuti persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa.
  5. Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  6. Mengembankan sikap tenggang rasa.
  7. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
  8. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  9. Senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  10. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  11. Merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia.
  12. Menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sunday, 16 October 2016

Pengertian Organisasi Internasional

Pengertian Organisasi Internasional

Manusia adalah makhluk sosial atau bermasyarakat. Sebagai akibat sifat kodrati tersebut manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri lepas dari hidup bermasyarakat, berkelompok, atau hidup bersama. Kecendrungan manusia untuk hidup bermasyarakat atau kelompok merupakan suatu naluri yang diwariskan secara biologis. Manusia tidak hanya memiliki naluri saja tetapi manusia memiliki bakat, emosi, perasaan, dan kemampuan inteligensi yang merupakan warisan biologis. Warisan biologis ayang ada pada manusia tidak dapat berkembang secara otomatis, tetapi harus dikembangkan. Segala sesuatu harus diajarkan. Demikian pula manusia hidup bermasyarakat atau berkelompok harus dikembangkan dan diajarkan, sehingga dalam perkembangan selanjutnya hidup bermasyarakat dan berkelompok itu menjadi kebutuhan setiap manusia. Selain itu, manusia hidup berkelompok juga disebabkan oleh kesadaran dan kepentingan bersama, meskipun dalam banyak hal kepentingan-kepentingan antara manusia itu tidak sama bahkan saling bertentangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kepentingan-kepentingan itu diwujudkan dalam berbagai bentuk kehidupan yang tidak terbatas.

Kesadarn hidup bermasyarakat dan memenuhi kepentingan bersama inilah kemudian mendorong lahirnya sebuah organisasi sebagai wadah atau alat untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula suatu negara tidak dapat menjalankan kepentingan dalam kebutuhan nasionalnya dengan lancar tanpa ada hubungan atau interaksi dengan negara lainnya, sehingga timbul kesadaran untuk mendirikan organisasi internasional sebagau wadah atau sarana untuk melaksanakan kerjasama.

Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-paraturan agar dapat berjalan tertib, dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah hubugan antar negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjalin dalam konteks hubungan internasional.

Dengan meluasnya kepentingan kelompok yang ada dan untuk dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar maka diperlukan suatu organisasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kelompok yang tergabung menjadi kelompok yang lebih besar. Dengan terbentuknya organisasi internasional maka lebih memungkinkan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan lebih tertib dalam mencapai tujuan bersama.

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas sebuah kesepakatan bersama antar anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggota-anggotanya.

Menurut Danniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, organisasi internasional merupakan pengaturan bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Dari definisi yang dikemukakan tersebut tercakup tiga unsur yaitu keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama, adanya pertemuan-pertemuan secara berkala, dan adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional (internasional civil servant).

Clive dalam bukunya International Organization menyebutkan organisasi internasional berasal dari dua kata yaitu oeganisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, intergovernmental yang berarti interstate atau hubungan antar wakil resmi dari negara-negara yang berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga hubungan intergovernmental untuk mengajar kepentingan bersama para anggotanya.

T. May Rudy dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan Organisasi Internasional menyatakan organisasi internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasarkan struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Setiap organisasi internasional dibentuk untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya. Adapun fungsi dan peran organisasi internasional yaitu:
  1. Tempat berhimpun bagi Negara-Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO (antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah).
  2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian Internasional.
  3. Untuk menyusun dan menghasilakan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim-rejim Internasional.
  4. Penyedia saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya.
  5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.
Secara garis besar oraganisasi internasional terbagi menjadi dua yaitu: 1. Organisasi yang dibentuk dan didirikan olah pemerintah-pemerintah, yaitu Intern Govermental Organization (IGO). Contohnya: PBB, ASEAN, UNI EROPA dan lain-lain. 2. Organisasi yang dibentuk dan didirikan oleh non pemerintah. Contohnya FIFA, UEFA, IOC dan lain-lain.

Daftar Pustaka:
  • Ig. Wursanto, Dasar-dasar dan ilmu organisasi, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002, hal 4.
  • Ade Maman, Seherman, Organisasi internasional dan integrasi ekonomi regional dalam perspektif hukum dan globalisasi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal 49.

Thursday, 13 October 2016

Pengertian Daya Juang Menurut Para Ahli

A. Pengertian Daya Juang

Nashori (2007) berprndapat bahwa daya juang merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kecerdasan untuk mengarahkan , mengubah cara berfikir dan tindakannya ketika menghadapi hambatan dan kesulitan yang bisa menyengsarakan dirinya. Sedangkan Leman (2007) mendefinisikan daya juang sacara ringkas, yaitu sebagai kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah.

Selanjutnya diungkapkan Stoltz (2000) daya juang sebagai kecerdasan seseorang dalam menghadapi rintangan atau kesulitan secara teratur. Daya juang membantu individu memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan  hidup sehari-hari seraya tetap berpegang teguh pada prinsip dan impian tanpa memperdulikan apa yang sedang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa daya juang (adversity quotient) adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi dan bertahan terhadap kesulitan hidup sebagai suatu proses untuk mengembangkan diri, dan mencapai suatu tujuan tertentu.

B. Aspek-aspek Daya Juang

Menurut Stoltz (2000) aspek-aspek daya juang (adversity quotient) ada empat dimensi, yaitu:
  1. Control (kendali). Kendali adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan permasalahan yang dihadapi. Dapat mengkondisikan emosi, dapat mengambil seluruh tantangan, dan lebih berani dan optimal.
  2. Origin dan ownership (asal usul dan pengakuan) adalah mempertanyakan yang menjadi penyebab dari suatu kesulitan dan sejauh mana seseorang mempu menghadapi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh situasi sulit tertentu. Origin atau asal-usul ada kaitanya dengan rasa bersalah. Individu yang asal usulnya rendah cendrung menyalahkan diri sendiri. Individu yang memiliki tingkat origin yang lebih tinggi akan berpikir bahwa ia merasa saat ini bukan waktu yang tepat, setiap orang akan mengalami masa-masa yang sulit, atau tidak ada yang dapat menduga datangnya kesulitan. Dimensi ownership mempertanyakan sejauh mana individu bersedia mengakui akibat-akibat yang ditimbulkan dari situasi yang sulit. Mengakui akibat yang ditimbulkan dari situasi yang sulit mencerminkan sikap tanggung jawab.
  3. Reach (jangkauan). Aspek reach ini mempertanyakan sejauh mana kesulitan akan menjangkau bagian lain dari individu. Sikap, perhatian, dapat membatasi kesulitan dan segera menyelesaikannya.
  4. Endurance (daya tahan) adalah kecepatan dan ketepatan seseorang dalam memecahkan masalah. Sehingga aspek ini dapat dilihat beberapa lama kesulitan akan berlangsung dan beberapa lama penyebab kesilitan itu akan berlangsung. Seseorang yang mempunyai daya tahan yang tinggi akan memiliki harapan dan sikap optimis dalam mengatasi kesulitan atau tantangan yang sedang dihadapi.
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek-aspek daya juang yang terdiri dari kendali, origin dan ownwership (asal usul dan pengakuan), reach (jangkauan), dan endurance (daya tahan).

C. Faktor-faktor Daya Juang

Faktor-faktor daya juang mempengaruhi pembentuk daya juang menurut Stolz (2000) adalah sebagai berikut:

1. Daya saing

Menunjukan bahwa daya juang rendah karena tidak adanya daya saing ketika menghadapi kesulitan, sehingga kehilangan kemampuan untuk menciptakan, peluang dalam kesulitan yang dihadapi.

2. Produktivitas

Penelitian yang dilakukan di sejumlah perusahaan menunjukan bahwa terdapat korelasi positif antara kinerja karyawan dengan respon yang diberikan terhadap kesulitan. Artinya respon konstruktif yang diberikan seseorang terhadap kesulitan akan membantu meningkatkan kinerja lebih baik, dan sebaliknya respon yang desktruktif mempunyai kinerja yang rendah.

3. Motivasi

Menunjukan bahwa seseorang yang mempunyai motovasi yang kuat mampu menciptakan peluang dalam kesulitan, artinya seseorang dengan motivasi yang kuat akan berupaya menyelesaikan kesulitan dengan menggunakan segenap kemampuan.

4. Mengambil resiko

Menunjukan bahwa seseorang yang mempunyai daya juang yang berani mengambil resiko dari tindakan yang dilakukan. Hal itu karena seseorang dengan daya juang tinggi merespon kesulitan secara lebih konstruktif.

5. Perbaikan

Seseorang dengan daya juang yang tinggi senantiasa berupaya mengatasi kesulitan dengan langkah konkrit, yaitu dengan melakukan perbaikan dalam berbagai aspek agar kesulitan tersebut tidak menjangkau bidang-bidang yang lain.

6. Ketekunan

Kemampuan seseorang untuk bertahan ditengah tekanan dan kesulitan. Seseorang yang merespon kesulitan dengan baik akan bertahan.

7. Belajar

Membuktikan bahwa anak-anak yang merespon secara optimis akan banyak belajar dan lebih berprestasi dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki pola pesimistis.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi daya juang adalah daya saing, produktivitas, motivasi, pengambilan resiko, perbaikan, ketekunan, dan belajar.

Wednesday, 12 October 2016

Pengertian Orientasi Masa Depan Menurut Para Ahli

A. Pengertian Orientasi Masa Depan

Menurut Nurmi (1989) orientasi masa depan adalah gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya dalam konteks masa depan. Sedangkan Seginer (2002) menyatakan bahwa orientasi masa depan adalah kecendrungan untuk berfikir mengenai masa depan dan sebagai perhatian tentang hasil dari tindakan saat ini di masa yang akan datang.

Selanjutnya menurut Ginanjar (2004) orientasi masa depan adalah bagaimana seseorang merumuskan dan menyusun visi kedepan dengan membagi orientasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sedangkan menurut Trommsdoroff (2005), mengemukakan bahwa orientasi masa depan merupakan fenomena kognitif motivasional yang kompleks, yakni antisipasi dan evaluasi tentang diri dimasa depan dalam interaksinya dengan lingkungan.

McCabe dan Bernett (2000) menyatakan bahwa orientasi masa depan adalah gambaran yang mengenai masa depan yang terbentuk dari sekumpulan sikap dan asumsi diri pengalaman masa lalu yang berinteraksi dengan informasi dari lingkungan untuk membentuk harapan mengenai masa depan, membentuk tujuan, dan aspirasi serta memberikan makna pribadi pada kejadian di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orientasi masa depan merupakan suatu bentuk usaha aktivitas-aktivitas masa kini yang mengaruh pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai di masa depan melalui proses yang berjalan, berkelanjutan, dan dinamais.

B. Aspek-Aspek Orientasi Masa Depan

Menurut Nurmi (1991) tahapan pembentukan orientasi masa depan tersebut meliputi tiga aspek, yaitu motivasi, perencanaan, dan evaluasi. Secara jelas, masing-masing tahap orientasi masa depan tersebut dapat dijelaskan sebagi berikut:

1. Motivasi

Menunjukan minat-minat individu tentang masa depan. Minat ini akan mengarahkan individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

2. Perencanaan

Proses perencanaan dengan pembentukan sub-sub tujuan, mengkonstruksi perencanaan dan merealisasikan rencana tersebut. Agar dapat menyusun perencanaan dengan baik, maka individu harus memiliki pengetahuan yang luas tentang masa depannya, misalnya tentang potensi-potensi masyarakat dan hambatan yang mungkin ada dalam pencapaian tujuan.

3. Evaluasi

Pada proses evaluasi ini, individu mengevaluasikan mengenai kemungkinan-kemungkinan realisasi dari tujuan dan rencana yang telah disusun.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pada orientasi masa depan yaitu motivasi, perencanaan, dan evaluasi.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Orientasi Masa Depan

Sebagai garis besar, menurut Nurmi (1991) ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan orientasi masa depan, yakni faktor individu (person related factor) dan faktor konteks sosial (social contex-related factor).

1. Faktor individu

Beberapa faktor ini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor-faktor tersebut adalah:

a). Konsep diri

Konsep diri dapat mempengaruhi penetapan tujuan. Salah satu bentuk dari konsep diri yang dapat mempengaruhi orientasi masa depan adalah diri ideal.

b). Perkembangan kognitif

Kematangan kognitif sengat erat kaitannya dengan kemampuan intelektual menjadi salah satu faktor individu yang mempengaruhi orientasi masa depan.

2. Faktor kontekstual
  • Jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin yang signifikan antara orientasi masa depan, tetapi pola perbedaan yang muncul akan berubah seiring berjalannya waktu.
  • Status sosial ekonomi, kemiskinan dan status sosial yang rendah berkaitan dengan perkembangan orientasi masa depan.
  • Usia, menemukan terdapat perbedaan orientasi masa depan berdasarkan kelompok usia pada semua kehidupan (karir, keluarga, dan pendidikan).
  • Teman sebaya, dapat mempengaruhi orientasi masa depan dengan cara yang bervariasi.
  • Hubungan dengan orang tua, semakin positif hubungan orang tua maka akan semakin mendorong untuk memikirkan masa depan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi masa depan adalah a). faktor individu meliputi konsep diri dan perkembangan kognitif, b). faktor kontekstual meliputi jenis kelamin, status sosial ekonomi, usia, teman sebaya, dan hubungan dengan orang tua.

Tuesday, 11 October 2016

Pengertian Kesiapan Kerja Menurut Para Ahli

A. Pengertian Kesiapan Kerja

Menurut Chaplin (2006) kesiapan adalah tingkat perkembangan diri kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu. Sedangkan menurut Slameto (2010) mengemukakan bahwa kesiapan adalah untuk belajar berikutnya seseorang untuk dapat berinteraksi dengan cara tertentu.

Selanjutnya menurut Anoraga (2009) kerja merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian menurut Hasibuan (2003) kerja adalah pengorbanan jasa, jasmani, dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa dengan memperoleh imbalan tertentu.

Kesiapan kerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan dengan sedikit atau tanpa bantuan menemukan dan menyesuaikan pekerjaan yang dibutuhkan juga dikehendaki (Ward dan Riddle, 2004). Selanjutnya kesiapan kerja menurut Brady (2009), berfokus pada sifat-sifat pribadi, seperti sifat pekerja dan mekanisme pertahanan yang dibutuhkan, bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga lebih dari itu yaitu untuk mempertahankan suatu pekerjaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja adalah kepastian seseorang dalam meningkatkan kemampuan bekerjanya yang terdiri dari ilmu pengetahuan dan keahlian serta sikap seseorang tersebut.

B. Ciri-ciri Kesiapan Kerja

Mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja diperlukan suatu kesiapan yang matang dalam diri seseorang itu sendiri, terutama menyangkut ciri-ciri yang berhubungan dengan diri seseorang. Menurut Anoraga (2009) ciri-ciri kesiapan kerja adalah sebagai berikut:

1. Memiliki motivasi

Dalam pengertian umum, motivasi dikatakan sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Jadi motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kuat lemahnya motivasi kerja sorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya prestasinya.

2. Memiliki kesungguhan atau keseriusan

Kesungguhan atau keseriusan dalam bekerja turut menentukan keberhasilan kerja. Sebab tanpa adanya itu semua suatu pekerjaan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi untuk memasuki suatu pekerjaan dibutuhkan adanya kesungguhan, supaya pekerjaanya berjalan dan selesai sesuai dengan terget yang diinginkan.

3. Memiliki keterampilan yang cukup

 Keterampilan diartikan cakap atau cekatan dalam mengerjakan sesuatu atau penguasaan individu terhadap suatu perbuatan. Jadi untuk memasuki pekerjaan sangat dibutuhkan suatu keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang dipilihnya, yaiut keterampilan dalam mengambil keputusan sendiri tanpa pengaruh dari orang lain dengan alternatif-alternatif yang akan dipilih.

4. Memiliki kedisiplinan

Disiplin adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu tertib terhadap suatu tata tertib. Jadi untuk memasuki suatu pekerjaan sikap disiplin sangat diperlukan demi peningkatan prestasi kerja. Seorang pekerja yang disiplin tinggi, masuk kerja tepat pada waktunya, demikian juga pulang pada waktunya dan selalu taat pada tata tertib.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kesiapan kerja mahasiswa antara lain memiliki motivasi kerja, memiliki kesungguhan dan keseriusan, memiliki keterampilan yang cukup dan memiliki kedisiplinan.

C. Aspek-Aspek Kesiapan Kerja

Penyesuaian pada suatu saat akan berpengeruh pada atau kecendrungan untuk memberi respon. Menurut Pool dan Sewell (2007) menyatakan bahwa secara keseluruhan kesiapan kerja terdiri dari empat aspek utama, yaitu:
  1. Keterampilan, kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman yang didapat. Keterampilan bersifat praktis, keterampilan interpersonal, kreatif, berbikir kritis dan mampu memcahkan masalah, bekerja sama, dapat menyesuaikan diri, dan keterampilan berkomunikasi.
  2. Ilmu pengetahuan, yang menjadikan pendidikan sebagai dasar secara teorists sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi ahli sesuai dengan bidangnya. Sebagai calon sarjana harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas.
  3. Pemahaman, kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang telah diketahui dan diingat, sehingga pekerjaannya bisa dilakukan dan diperolah kepuasan sekaligus mengetahui apa yang menjadi keinginannya. Memahami pengetahuan yang telah dipelajari, menentukan, memperkirakan, dan mempersiapkan yang akan terjadi, dan mampu mengambil keputusan.
  4. Atribut kepribadian, mendorong seseorang dalam memunculkan potensi yang ada dalam diri. Kepribadian dalam lingkup sarjana adalah etika kerja, bertanggung jawab, semangat berusaha, manajemen waktu, memiliki kemmpuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan mampu bekerja sama.
 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kesiapan seseorang menghadapi dunia kerja adalah keterampilan, ilmu pengetahuan, pemahaman, dan atribut kepribadian.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja

Menurut Winkel dan Sri Hastuti (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja sebagai berikut:

1. Taraf inteligensi

Taraf inteligensi merupakan kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berfikir memegang peranan.

2. Bakat

Bakat yaitu kemampuan yang menonjol disuatu bidang kognitif, bidang keterampilan, atau bidang kesenian.

3. Minat

Minat mengandung makna kecendrungan yang agak menetap pada seseotang yang merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang mengikuti berbagai kegiatan.

4. Pengetahuan

Pengetahuan yaitu informasi yang dimiliki pada bidang-bidang pekerjaan dan tentang diri sendiri.

5. Keadaan jasmani

Keadaan jasmani adalah ciri-ciri yang dimiliki seseorang, seperti tinggi badan, tampan, dan tidak tampan, ketajaman penglihatan, dan pendengaran baik dan kurang baik, mempunyai kekuatan otot tinggi atau rendah dan jenis kelamin.

6. Sifat-sifat

Sifat-sifat merpakan ciri-ciri kepribadian yang sama-sama memberikan corak khas pada seseorang, seperti ramah, tulus, teliti, terbuka, tertutup, dan ceroboh.

7. Nilai-nilai kehidupan

Nilai-nilai kehidupan oleh individu berpengaruh terhadap pekerjaan yang dipilihnya, serta berpengaruh terhadap prestasi pekerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja terdiri dari taraf inteligensi, bakat, minat, pengetahuan, keadaan jasmani, sifat-sifat, dan nilai-nilai kehidupan.

Sunday, 9 October 2016

Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli

A. Pengertian Narkoba

Menurut Kurniawan (2008) Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli

Menurut Jackobus (2005) narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa senyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Ghoodse (2002), narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merewat kesehatan, ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.

Narkoba diberi nama lain NAPZA kepanjangannya adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya atau jenis obat-obatan dari tanaman atau pun bukan yang dapat menyebabkan efek ketergantungan terhadap seseorang yang mencobanya (Subagyo :2006:11). Tiap-tiap jenisnya dibagi lagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika memiliki tiga sifat yang menyababkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannnya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1997, jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:
  1. Narkotika golongan 1 (satu) adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adikitifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
  2. Narkotika golongan 2 (dua) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betamatedol, dan lain-lain.
  3. Narkotika golongan 3 (tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein.
Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis, narkotoka sintetis.

a). Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) contohnya
  1. Ganja adalah tanaman perdu nama lainnya adalah canabis indica sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya dekeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok dibakar dan dihisap. 
  2. Hasis adalah tanaman serupa ganja dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal, gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pemadat-pemadat kelas tinggi.
  3. Koka adalah tanaman perdu merip pohon kopi. Biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang, koka kemudian diolah menjadi kokain.
  4. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dari getah bunga opium dihasilkan candu (opait). Dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka saat berperang atau berburu, tapi juga memiliki bahaya yang sangat besar.
b). Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:
  1. Morfin: dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
  2. Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk.
  3. Heroin tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw atau pete/pt, bentuknya seperti tepung terigu halus, putih, dan agak kotor.
  4. Kokain olahan dari biji koka.
c). Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita  ketergantungan narkoba (subtitusi), contohnya:
  1. Petidin adalah obat untuk bius lokal, operasi kecil, sunat, dan lain-lain.
  2. Methadon adalah obat untuk pengobatan pecandu narkoba.
  3. Naltrexone adalah obat untuk pengobatan pecandu juga. 
Selain untuk pembiusan, narkotika sintetis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba atau pecandu untuk menghentikan kebiasaanya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sentetis berfungsi sebagai obat "pengganti sementara". Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif malalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1997, psikotropika dikelompokan menjadi empat golongan, yaitu:
  1. Golongan satu (1) adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya: MDMA, ekstasi, LSD, dan SDP.
  2. Golongan dua (2) adalah psikotropika dengan daya adiktif yang kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.
  3. Golongan tiga (3) adalah psikotropika dengan daya adiktifnya sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
  4. Golongan empat (4) adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain-lain.
Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokan ke dalam tiga golongan yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen.
  1. Kelompok depresan/penekan saraf pusat/penenang/obat tidur contohnya adalah valium, BK, Rohipnol, Magadon, dan lain-lain. Jika diminum, obat ini memberikan rasa tenang, ngantuk, tentram, dan damai. Obat ini juga dapat menghilangkan rasa takut dan gelisah.
  2. Kelompok stimulan/perangsang saraf pusat/anti tidur, obat ini mendatangkan rasa gembira, hilangnya rasa permusuhan, hilangnya rasa marah, ingin selalu aktif, badan terasa fit, dan tidak merasa lapar, daya kerja otak menjadi serba cepat, namun kurang terkendali.
  3. Kelompok halusinogen adalah obat, zat, tanaman, makanan, atau minuman yang dapat menimbulkan khayalan. Contohnya adalah LSD (Lysergic Acid Diethyltamide), getah tanaman kaktus, kecubung, jamur tertentu (misceline), dan ganja. Bila diminum dapat mendatangkan khayalan tentang peristiwa-peristiwa yang mengerikan, khayalan tentang kenikmatan sex, dan lain sebagainya.

c. Bahan adiktif lainnya

Golongan adikitif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan contohnya rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukan dan menimbulkan ketagihan, thiner, dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup dan dicium dapat memabukan. Jadi alkohol, rokok, dan zat-zat lain yang memabukan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Pengertian Dan Tahap Rehabilitas Pecandu Narkoba Menurut Para Ahli

A. Pengertian Rehabilitas Bagi Pecandu Narkoba

Rehabilitas adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyehatkan seseorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitas narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit pecandu narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitas korban pecandu narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial (Lambertus, 2001:19).

Rehabilitas adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter dari positif kearah negatif, asocial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang sisebabkan oleh bekas pemakaian narkoba (Subagyo: 2006:105).

Rehabilitas berasal dari dua kata "re" yang berarti kembali dan "habilitas" yang brarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitas berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitas adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin keguanaan jasmani, rohani sosial, pekerjaan, dan ekonomi.

Sedangkan rehabilitas sosial menurut (Depsos: 2002) adalah suatu rangkaian kegiatan profesional dalam upaya mengembalikan dan meningkatkan kemampuan warga masyarakat baik perrorangan, keluarga, maupun kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dan dapat menempuh kehidupan sesuai dengan harkat martabat kemanusiaannya.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rehabilitas adalah proses pemulihan kembali kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba kuhusunya yang sudah dikategorikan sebagai pecandu narkoba, sehingga dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisal lagi menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

Di dalam Balai Rehabilitas BNN terdapat tahap-tahap merehabilitas bagi pecandu narkoba, tahap-tahap merehabilitas merupakan program yang harus dilakukan, dan dilewati oleh pecandu narkoba sehingga kondisinya dapat kembali pulih seperti sebelumnya, dan dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasanya.

B. Tahap-tahap Program Rehabilitas Pecandu Narkoba

Menurut Visimedia:2006 tahapan rehabilitas pecandu narkoba dapat berupa:

1. Tahap transisi

Penekanan dalam tahap ini lebih kepada informasi awal tentang korban seperti:
  • Latar belakang korban penyalahgunaan narkoba.
  • Lama ketergantungan.
  • Jenis obat yang dipakai, akibat-akibat ketergantungan, dan berbagai informasi lainnya.
Hal ini penting sehingga pada saatnya akan menjadi acuan bagi pihak yang terlibat secara intensif dalam proses rehabilitas. Ahli yang kompeten (dokter) akan menganalisa tingkat ketergantungan korban untuk kemudian menetukan tingkat pembinaan bagi korban, sehingga metode dan terapi pengobatan bisa dilakukan secara terukur.

2. Tahap intensif

Pada fase ini yakni proses penyembuhan secara psikis. Motifasi dan potensi dirinya dibangun dalam tahap ini. Korban diajak untuk menemukan dirinya dan segala potensinya, juga menyadari berbagai keterbatasannya. Bahwa untuk mengatasi masalah hidup yang bersangkutan tidak perlu harus mengkonsumsi narkoba. Narkoba justru sebaliknya akan menciptakan masalah-masalah baru yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Narkoba bukan solusi tetapi menjadi sumber masalah.

3. Tahap rekonsiliasi (penyesuaian)

Pada tahap ini para korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dengan masyarakat, akan tetapi ditampung disebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu waktu sampai residen benar-benar siap secara mental dan rohani kembali kelingkungan semula. Proses ini bisa meliputi program pembinaan jasmani dan rohani. Pada tahap ini korban masih terikat dengan rehabilitasi formal, namun sudah mulai membiasakan diri dengan masyarakat luas, sehingga merupakan proses resosialisasi.

4. Tahap pemeliharaan lanjut

Pada tahap ini walaupun secara fisik korban sudah dinyatakan sehat dan psikispun sudah pulih, namun masih ada kemungkinan korban akan tergelincir kembali, lebih-lebih saat korban mempunyai masalah, pada saat itu bisa jadi koraban bernostalgia dengan narkoba. Karena itu setiap korban yang memasuki tahap ini dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar dapat melewati dan mengatasi situasi rawan ini dengan melewati tiga titik yaitu:
  • Mengubah, menghilangkan, menjauhi hal-hal yang bersifat nostalgia kesenangan narkoba.
  • Setia mengikuti program-program dan cara-cara (pemeliharaan lanjut).
  • Melibatkan diri dalam gerakan atau kelompok bersih narkoba dan peduli terhadap penanggulangannya.
Tahapan dan waktu pelaksanaan program rehabilitas selama enam bulan, yang terdiri dari:

1. Penerimaan awal

Pada fase ini terdiri dari pemeriksaan tes urin, wawancara, pemeriksaan fisik, pemberian terapi simptomatik, dan rencana terapi.

2. Terapi medis (detoksifikasi dan stabilisasi) selama satu bulan

Detoksifikasi adalah fase awal pecandu yang baru memulai penanganan, difase inilah pecandu dibersihkan dari racun yang diakibatkan oleh dampak narkoba. Prigram ini berlangsung 2 minggu. Sedangkan stabilisasi adalah fase yang harus dijalani oleh para pecandu yang sudah dibersihkan sebelumnya dirumah detoks. Di dalam fase ini pecandu akan diberi pemahaman mengenai program yang sedang, dan akan dijalankan pada fase berikutnya. Program ini berlangsung selama 2 minggu.

3. Rahabilitas sosial dasar (primary treatment)

Primary merupakan fase pelatihan dan pendidikan para pecandu. Disini mereka akan dilatih sikap, tingkah laku, dirubah pola pikir, dan kepribadiannya agar dapat diterima kembali dimasyarakat. Program pada fase ini dijadwalkan selama empat bulan.

4. Rehabilitas sosial lanjutan/Re-entry selama satu bulan

Re-entry adalah fase terakhir dari keseluruhan program rehabilitas di Balai Rehabilitas BNN Tanah Merah Samarinda. Disini para pecandu akan dipantau, diberi pelatihan atau peningkatan keahlian, serta perbaikan pola pikir agar dapat siap kembali di masyarakat. Program ini berjalan selama 1 bulan (Laporan Kepala Balai Rehabilitas BNN Tanah Merah Samarinda).

Rehabilitas BNN Tanah Merah Samarinda terbagi menjadi 2 pelayanan yaitu:

1. Pelayanan rehabilitas berbasis medis:
  • Detoksifikasi
  • Poli rawat jalan
  • Rawat inap/Rehabilitas medis
  • Konsultasi medis
  • Pelayanan gizi
  • Seminar medis
  • Pemeriksaan laboratorium dasar dan EKG
  • Assessment medis
  • Pelayanan farmasi
2. Pelayanan rehabilitas berbasis sosial:
  • Konseling psikolog
  • Group terapi
  • Static group/outing
  • Probing
  • Seminar professional
  • Family support group
  • Family konseling
  • Sport outing 
  • NA meeting
3. Bimbingan rohani agama Islam dan Kristen
  • Bimbingan sholat
  • Sholat Jum'at
  • Ceramah agama
  • Dialog interaktif keagamaan
  • Belajar Al-quran, PHBI, dan lain-lain



Total Pageviews

Kategori