Showing posts with label Ilmu Ekonomi dan Akuntansi. Show all posts
Showing posts with label Ilmu Ekonomi dan Akuntansi. Show all posts

Saturday, 30 November 2019

Pengertian Hubungan Industrial

Pengertian Hubungan Industrial

Hubungan Industrial

Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945. (UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Edisi Revisi 2007:7).


Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian sempit, hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau Management-Employees Relationship.

Hubungan industrial yang belaku di Indonesia disebut hubungan industrial pancasila. Dalam melaksanakan hubungan industrial pancasila setiap pekerjaan diarahkan untuk memiliki sikap merasa ikut memiliki serta mengembangkan sikap memelihara dan mempertahankan kelangsungan usaha.

Setiap pengusaha membangun sikap memperlakukan pekerja sebagai manusia atas kemitraan yang sejajar sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, dan harga diri serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

Hubungan industrial pancasila di atur dalam Undang-undang Nomor 13 BAB XI Tahun 2003 dan dilaksanakan melalui sarana:

1). Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

2). Organisasi Pengusaha

Setiap pengusaha berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha yang khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan hubungan industrial Pancasila

3). Lembaga Kerja Sama Bipartit

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial diperusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja.

4). Lembaga Kerja Sama Tripartit

Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial diperusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

5). Peraturan Perusahaan

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Kecuali yang telah memiliki perjanjian kerja bersama, maka setiap perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh menteri yang berwenang.

6). Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

7). Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perburuhan pada khususnys, Menurut UU No. 13 Tahun 2003, pengertian ketenagakerjaan adalah lebih luas dibandingkan dengan perburuhan sebagaimana dalam KUHPerdata. Namun demikian pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan masih mempergunakan beberapa undang-undang yang dikeluarkan sebelum dikeluarkan UU No. 13 Tahun 2003.

8). Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerjeburuh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Thursday, 22 August 2019

Manfaat dari Anggaran


Manfaat dari Anggaran


Sebagai suatu teknik penyelenggaraan perusahaan, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mempunyai kegunaan untuk mencapai tujuan perusahaan, begitu pula dalam hal penyusunan budget, secara teori dapat dikemukakan sebagai berikut : menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003: 50) memerinci kegunaan dari anggaran , terdapat 3 (tiga) aktivitas perusahaan yaitu :

a. Perencanaan
b. Koordinasi
c. Pengendalian

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi anggaran dalam hal perencanaan, koordinasi, dan pengendalian tersebut di atas dikemukakan sebagai berikut:

a. Hubungan Anggaran dengan Perencanaan

Setelah pimpinan menetapkan pilihan yang paling tepat atau yang paling baik berkenan dengan harga hasil pengeluaran teknik produksi dan sebagainya, maka pilihan ini diwujudkan dalam satu tindakan formal dan perencanaan terpadu. Hal ini merupakan salah satu tujuan yang paling penting dalam proses anggaran juga yang memaksa seorang pimpinan untuk benar-benar yakin bahwa setiap pilihan yang dibuat mempunyai hubungan koordinasi dengan pilihan yang diambil sebelumnya.

b. Hubungan Budget dengan Koordinasi

Budget tidak dapat dipisahkan dengan manajemen koordinasi di dalam perusahaan dimana perusahaan terdiri dari banyak departemen, karena koordinasi berhubungan dengan sinkronisasi yang menyeluruh yaitu terdiri dari jumlah, waktu, arah, dan mempunyai arti yang lebih luas dari pada koperasi. Di dalam organisasi ini tujuannya menyelaraskan dari rencana atau planning perusahaan ke dalam aktivitas-aktivitasnya supaya organisasi daripada perusahaan berjalan secara efektif dan efisien sesuai budget yang telah dibuat.

Koordinasi tidak dapat diperintahkan, atau dipaksakan tetapi dapat dilakukan dengan baik dengan permintaan, permohonan kepada organisasi perusahaan yang terkait. Hal ini akan lebih diresapi dan ditaati oleh pala pelaksana organisasi perusahaan, karena merasa dihargai,

c. Hubungan Budget dengan Pengendalian

Hubungan Budget dengan Pengendalian merupakan estimasi yang diharapkan terjadi, seperti membuat kriteria atau standar untuk mengevaluasi hasil. Suatu perbandingan yang dianggarkan dengan jumlah nyata sebagai dasar untuk mengevaluasi hasil yang lalu dengan tindakan yang akan datang. Supaya lebih efektif digunakan sebagai pengendali dan anggaran harus dikembangkan sebagai alat untuk menunjang produksi, pemasaran, administrasi dan sebagainya.

Hal-hal tersebut kemudian disatukan dalam induk anggaran perusahaan secara keseluruhan. Dengan cara ini hasil dari setiap pertanggung jawaban dapat dievaluasi berkenan dengan kegiatan-kegiatan yang akan diawasi selama jangka waktu tertentu.

Tuesday, 18 October 2016

Pengertian Aksesibilitas

Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas berasala dari kata 'akses' yang merupakan terjemahan dari kata access dalam bahasa Inggris yang berarti jalan masuk, sedangkan aksesibilitas yang berasal dari kata accessibility yang diterjemahkan menjadi hal yang dapat masuk atau mudah dijangkau/dicapai (Echols dan Shadily, 1995:5).

Aday dan Andersen (1975) dalam Hartono dkk (1999) dalam pembahasannya tentang akses terhadap pelayanan kesehatan menegaskan bahwa akses diartikan sebagai pemanfaatan pelayanan yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempermudah proses pemanfaatan tersebut. 

Dalam aspek pelayanan publik, lebih lanjut Aday (1993) mendefinisikan akses dalam konteks indikator struktural seperti karakteristik sistem pelayanan dan dalam konteks keinginan, yaitu kebutuhan dan sumber daya yang muncul dalam proses pencarian pelayanan. Dengan kata lain akses terkait dengan beberapa konsep antara lain:
  1. Adanya kesesuaian antara klien dengan sistem pelayanan itu sendiri, dapat dipahami bahwa bila terjadi kecocokan baik itu menyangkut sistem pelayanan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien maka akses akan mudah untuk didapat dan memenuhi kebutuhan antara keduanya.
  2. Suatu jaminan ketersediaan sumber daya; ketersediaan sumber daya akan memicu akses seseorang untuk memperoleh yang diinginkannya. Keterkaitan pihak sebagai suplier (penyedia) dengan yang membutuhkan (demand) sangat mendukung pelaksanaan akses itu sendiri.
  3. Pemanfaatan sumber daya yang setara dengan kebutuhan yang setara akan menjadikan akses keduanya akan terhubung dengan baik dan akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan suatu bentuk pelayanan tersebut.
Pelayanan publik dalam berbagai sektor yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara. Karena itu, kases kepada proses pembuatan keputusan yang menentukan alokasi pelayanan publik serta akses kepada birokrasi yang menentukan pendistribusian pelayanan tersebut menjadi penting dalam mencapai pemerataan pelayanan administrasi. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengukur kemampuan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan serta kemampuan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang terdapat dalam masyarakat (Effendi, 1986).

Daftar Pustakan:

Echols, John M dan Hassan Sadilly, 1995, Kamus Inggris-Indonesia:an English-Indonesian Dictionary, PT. Gramedia, Jakarta.

Hartono, Joko, dkk, 1999, Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Reproduksi: studi kasus di kabupaten Jayawijaya Irian Jaya, Puslitbang  Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI, Jakarta.

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia mengarah pada kebijakan dan tindakan yang dibutuhkan seseorang (manajer) untuk mengatur atau melaksanakan aspek sumber daya manusia dalam suatu tugas manajemen. Jadi, manajemen sumber daya menusia merupakan manajemen yang menitikberatkan  perhatiannya kepada faktor produksi manusia dengan segala kegiatannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia, faktor produksi lain tidak dapat dijalankan dengan maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Flippo (2002:12) yang dialih bahasakan oleh Masud bahwa manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat.

Menurut Malayu (2003:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam organisasi artinya unsur manusia memegang perenan penting dalam melakukan aktivitas untuk pencapaian tujuan.

Menurut Malayu (2003:15) tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri dari empat tujuan yaitu:

1. Tujuan organisasional

Ditujukan untuk mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer dalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

2. Tujuan fungsional

Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak beharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki criteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi.

3. Tujuan sosial

Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan.

4. Tujuan personal

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat memper tinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja, dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi.

Daftar Pustaka:

Flippo, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara. Jakarta


Monday, 17 October 2016

Pengertian Sumber Daya Manusia

Pengertian Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam usaha organisasi mencapai keberhasilan. Sumber daya manusia ini menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai. Masyarakat telah menunjukan perhatian yang meningkat terhadap aspek manusia tersebut. Nilai-nilai manusia semakin diselaraskan dengan aspek-aspek teknologi maupun ekonomi.

Menurut Tulus (1995:2) sumber daya manusia adalah salah satu unsur masukan yang bersama dengan unsur yang lainnya seperti bahan, modal, mesin dan teknologi diubah melalui proses manajemen melalui keluaran berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

Menurut Handoko (1989:6) Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah bergantung pada kinerja sumber daya manusia yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, yang meliputi pemangku kepentingan eksternal dan kepentingan internal (karyawan) yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk memperoleh kinerja optimal dari keberadaan karyawan dalam perusahaan makan perusahaan perlu menetapkan strategi yang tepat, yaitu dengan memikirkan bagaimana mengelola karyawan agar mau mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Menurut Handoko (1989:4) Sumber daya manusia adalah penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Dari beberapa definisi diatas, menegaskan bahwa sumber daya manusia pada dasarnya berorientasi kepada tujuan organisasi dan pentingnya satuan tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital baik pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan pemanfaatan bahan mentah.

Daftar Pustaka:

Handoko, 1995, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. PT Bumi Aksara. Jakarta. 
Tulus, 1995, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Saturday, 15 October 2016

Landasan Teori Kebangkrutan

A. Pengertian Kebangkrutan

Istilah "pailit" dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah "failite" artinya pemogokan atau kamcetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya disebut dengan Le falli. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah faillit yang mempunyai arti ganda yaitu sebagi kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa inggris dipergunakan istilah to fail, di dalam bahasa latin dipergunakan istilah failire. Di Negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah "bankrupt" dan "bankruptcy".

Pengertian dari Black's Law Dictionary pailit adalah ketidak mampuan untuk membayar dari seseorang (debitur) atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak dibayarnya utang meskipun telah ditagih dan ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan proses pengajuan kepengadilan baik atas permintaan debitor itu sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa dan memutuskan tentang ketidak mampuan seorang debitor.

Menurut Toto (2011:332), kebangkrutan (bankcruptcy) merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan, ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih kalau laporan kauangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan.

Kebangkrutan sebagai suatu yang terjadi pada sebuah perusahaan didefinisiikan dalam beberapa pengertian menurut Martin dalam Fahkrurozie (2007:15) yaitu:

a. Kegagalan ekonomi (Economic Distressed)

Kegagalan dalam ekonomi artinya bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh dibawah arus kas yang diharapkan.

b. Kegagalan Keuangan (Financial Distressed)

Pengertian finansial distressed mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagai asset liability management sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena financial distressed. Kebangkrutan akan cepat terjadi pada perusahaan yang berada di negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang semakin tadinya sudah sakit kemudian menjadi sakit dan bangkrut.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, bahwa kebangkrutan merupakan kondisi perusahaan yang tidak sehat dalam melanjutkan usahanya dikarenakan ketidak mampuan dalam bersaing sehingga mengakibatkan penurunan profitabilitas.

B. Sumber-Sumber Informasi Prediksi Kebangkrutan

Menurut Hanafi (2003:264) kebangkrutan yang terjadi sebenarnya dapat diprediksi dengan melihat beberapa indikator-indikator, yaitu:
  1. Analisis aliran kas untuk saat ini atau masa mendatang.
  2. Analisis tragedi perusahaan, yaitu analisis yang memfokuskan pada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan.
  3. Struktur biaya relatif terhadap persaingan.
  4. Kualitas manajemen.
  5. Kemampuan menajemen dalam mengendalikan biaya.
Menurut Darsono dan Ashari (2005:105) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan panduan untuk menilai kesulitan keuangan yang akan diterima oleh perusahaan. Indikator pertama adalah informasi arus kas sekarang dan arus kas untuk periode mendatang. Informasi arus kas memberikan gambaran sumber-sumber dan penggunaan kas perusahaan. Sumeber yang kedua adalah dari analisi dan posisi dan strategi dibandingkan dengan pesaing. Informasi ini memberikan gambaran posisi perusahaan dalam menjual produk atau jasanya untuk menghasilkan kas.  Indikator lain yang bisa digunakan untuk menilai kebangkrutan perusahaan adalah suatau formula yang dicetuskan oleh Edward Altman yang disebut dengan rumus Altman Z-Score.

Dari teori yang dikemukakan oleh pendapat para ahli diatas adalah sumber yang menggambarkan posisi perusahaan dalam persaingan yang dihadapi oleh perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menjual produk atau jasanya untuk menghasilkan kas perusahaan.

C. Faktor Penyebab Kebangkrutan

Peruasahaan yang berada pada Negara sedang mengalami kesulitan ekonomi akan lebih cepat mengalami kebangkrutan, karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya perusahaan yang pada awalnya sudah sakit akan menuju kebangkrutan. Perusahaan yang belum sakit pun akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan dana untuk kegiatan operasional perusahaan akibat adanya krisis ekonomi tersebut. Namun demikian, proses kebangkrutan sebuah perusahaan tentu saja tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi saja, tetapi bisa juga disebabkan oleh faktor lain yang sifatnya non ekonomi.

Menurut Darsono dan Ashari (2005:104) mendeskripsikan bahwa secara garis besar penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro . Faktor internal yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan meliputi:
  1. Manajemenyang tidak efisien akan mengakibatkan kerugain terus-menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajiban. Ketidak efisien ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen.
  2. Ketidak seimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-hutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan.
  3. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan ini bisa berbentuk manajemen yang korup ataupin membrikan informasi yang salah pada pemegang saham atau investor. 
Sedangkan faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan berasal dari faktor yang berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi pelanggan, supplier, debitor, kreditor, pesaing ataupun dari pemerintah. Sedangkan faktor eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi kondisi perekonomian secara makro ataupun faktor persaingan global. Faktor-faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan adalah:
  1. Perubahan dalam keuangan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam pendapatan. Untuk menjaga hal tersebut perusahaan harus selalu mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
  2. Kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut perusahaan harus selalu menjalin hubungan baik dengan supplier dan tidak menggantungkan bahan baku pada satu pemasok sehingga resiko kekurangan bahan baku dapat diatasi.
  3. Faktor debitor juga harus diantisipasi untuk menjaga agar dabitor tidak melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Terlalu banyak piutang yang diberikan debitor dengan jangka waktu pengambilan yang lama akan mengakibatkan banyak aktiva menggur yang tidak memberikan penghasilan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus selalu memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan debitor supaya bisa melakuakn perlindungan dini terhadap aktiva perusahaan.
  4. Hubungan tidak harmonis dengan kreditor juga bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dalam Undang-Undang no. 4 tahun 1998, kreditor bisa memailitkan perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus bisa mengelola hutangnya dengan baik dan juga membina hubungan baik dengan kreditor.
  5. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi pelanggan.
  6. Kondisi perekonomian secara global juga harus diantisipasi oleh perusahaan. Dengan semakin terpadunya perekonomian dengan negara-negara lain, perkembangan perekonomian global juga harus diantisipasi oleh perusahaan.
  Dari teori yang dikemukakan diatas maka faktor penyebab kebangkrutan adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan yang kondisi keuangannya tidak sehat, baik itu faktor ekonomi, internal dan eksternal.

D. Prediksi Kebangkrutan

Menurut Darsono dan Ashari (2005:105) mengemukakan bahwa kemampuan dalam memprediksi kebangkrutan akan memberikan keuntungan banyak pihak, terutama pada kerditor dan investor. Kemudian prediksi kebangkrutan juga berfungsi untuk memberikan panduan bagi pihak-pihak tentang kinerja keuangan perusahaan apakah akan mengalami kesulitan keuangan atau tidak dimasa mendatang. Maka, sebagai pihak yang berada di luar perusahaan, investor sebaiknya memiliki pengetahuan tentang kebangkrutan sehingga keputusan yang diambil tidak akan salah. Salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengetahui tingkat kebangkrutan adalah indikator keuangan. Prediksi kesulitan keuangan salah satunya dikemukakan oleh seorang profesor di New York University bernama Edward Altman yang disebut dengan Altman Z-Score. Rumus Z-Score ini menggunakan komponen laporan keuangan sebagai alat prediksi terhadap kemungkinan bangkrut tidaknya perusahaan.

Daftar Pustaka:
  •  Darsono dan Ashari. 2005. Pedoman praktis memahami laporan keuangan, Andi, Yogyakarta.
  • Toto, Prihadi. 2011. Analisis laporan keuanagn teori dan aplikasi, PPM. Jakarta.
  • M. Mamduh Hanafi, dan Abdul Halim. 2003. Analisis laporan keuangan, Unit Penerbit dan Percetakan AMP-YKPN. Yogyakarta.




 

Sunday, 9 October 2016

Pengertian Bank Indonesia Dijelaskan Secara Lengkap

A. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesai adalah lembaga Negara yang Independent tidak sejajar dengan lembaga tinggi Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Kedudukan Bank Indonesia tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintahan status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter yang lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga yang Independent, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lain.

Dalam suatu negara ada satu bank yang menjadi sentral bagi perbankkan, biasanya disebut dengan Bnak Sentral. Di Indonesia, Bank yang menjadi Bank Sentral yaitu Bank Indonesia.

Pengertian Bank Indonesia menurut Alex S. Nitisemito adalah:

"Bank dengan tugas membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kesetabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia" (Alex S. Nitisemito, 1998:105).

Menurut Kasmir, Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

"Bank Indonesia adalah bank yang mengatur berbagai kegiatan dengan dunia perbankkan dan dunia keuangan disuatu Negara yang pada suatu Negara hanya ada satu (1) Bank Sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya" (Kasmir, 2004:7).

Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral berarti sebagai berikut:

"Lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankkan serta menjalankan fungsi sebagai (temat peminjaman terakhir)" (UURI Nomor 23, 2004).

B. Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
  2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang Independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.
  3. Bank Indonesia adalah Badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini. (UURI Nomor 23, 2004).
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Replublik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksanaan Undang-Undang yang bersifat mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri didalam maupun diluar pengadilan.

Bank Indonesia dinyatakan sebagi badan hukum dengan Undang-Undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran dan Belanja Negara, selain itu Bank Indonesia sebagi badan hukum dalam batas kewenangannya.

Dengan kata lain, kedudukan Bank Insonesia sebagai lembaga Negara yang Independent berada diluar pemerintahan sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang ini, interpendensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur dan membuat serta menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan menjangkau seluruh bangsa Negara Indonesia. Dengan demikian Bank Indonesia sebagai lembaga independent dapat menerbitkan peraturan yang disertai dengan kemungkinan pemberian sanksi administratif.

C. Tujuan Berdirinya Bank Indonesia

Sesuai pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
  1. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
  2. Untuk mencapai tujuan sebagimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secar berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian" (UURI Nomor 3, 2004).
Maksud dari kestabilan nilai rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" adalah:
  • Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.
  • Kestabilan nilai rupiah terhadap mata unag Negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain (Kasmir, 2000:172).
Menurut Ibnu Syamsi, dalam bukunya "Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara", agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain:
  • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
  • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
  • Mengatur dan mengawasi Bank (Ibnu Syamsi, 1994:171).
Lebih lanjut tugas Bank Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang:
  1.  Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang telah ditetapkan.
  2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada: a). Operasi pasar terbuka dipasar uang, baik mata uang rupiah atau valas, b). Penetapan tingkat diskonto, c). Penetapan cadangan wajib minimum, d). pengaturan kredit atau pembiayaan.
  3. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengawasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
  4. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
  5. Mengelola cadangan devisa.
  6. Menyelenggarakan survey secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.
b. Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang:
  1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dari izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.
  2. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
  3. Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing.
  4. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.
  5. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
  6. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mancabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.
c. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang:
  1. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
  2. Memberikan dan mencabut izin usaha bank serta mengatur dan mengembangkan informasi antar bank.
  3. Memberikan izin untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu dan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank.
  4. Kewajiban bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
  5. Melakukan pemeriksaan kepada bank, baik secara berkas maupun setiap waktu apabila diperlukan.
  6. Memerintahkan kepada bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana dibidang perbankkan.
  7. Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perbankkan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional.
  8. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh pengawasan jasa keuangan yang independent dan dibentuk dengan Undang-Undang.

D. Status Bank Indonesia

Hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah terakhir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, yaitu:

a. Ketentuan pasal 52 diubah, dan ditambah 1 ayat baru, yaitu ayat 2, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
  1. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.
  2. Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada ayat 1, Bank Indonesia memberikan bunga atas saldo kas Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
b. Ketentuan pasal 54 ayat 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 54 berbunyi sebagai berikut:
  1. Pemerintah wajib meminta Pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk dalam kewenangan Bank Indonesia.
  2. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. 
c. Ketentuan pasal 55 ayat 4 dan ayat 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
  1. Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang Negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
  2. Sebelum menerbitkan surat utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah wajib berkonsultasi dengan DPR.
  3. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang Negara yang diterbitkan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
  4. Bank Indonesia dilarang membeli surat-surat utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk diri sendiri dipasar primer, kecuali surat utang Negara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi pengendalian moneter.
  5. Bank Indonesia dapat membeli surat utang Negara dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4 di pasar primer (UURI Nomor 3:2004).
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan Bank Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu:

a). Hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia dalam hal keuangan

Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang Negara guna membiayai APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut.

Bank Indonesia juga bertindak sebagai Kasir Pemerintah ysng menatausahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia , adan atas permintaan Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia. Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar dapat menjaga efektifitas pengendalian moneter agar tidak terganggu, pemberian kredit kepada pemerintah guna mengatasi deficit spending yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang lama kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.

b). Hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia yang bersifat independensi dalam interpendensi dalam hal pelaksanaan tugas.

Meskipun Bank Indonesia merupakan Lembaga Negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang besifat konsulatif dengan pemerintah. Sebab tugas Bank Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah diperlukan sidang kabinet yang membahas tentang masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesai juga dapat memberikan masukan dan pendapat serta pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, impelemyasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional antara Bank Indonesia disatu pihak dan pemerintah beserta lembaga-lembaga terkait lainnya dilain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenangnya masing-masing.

c). Kerjasama Bank Indonesia dengan lembaga lain

Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan tugasnya, Bank Indoensia senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga Negara dan unsur masyarakat lainnya. Berbagai kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman  (MoU), surat keputusan bersama (SKB), serta perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga serta mendorong penegekan hukum yang lebih selektif.

Beberapa kerjasama dimaksud adalah dengan pihak-pihak sebagai berikut:
  1. Depertemen keuangan (DepKeu): (MoU tentang mekanisme penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi di Indonesia, MoU tentang Bank Indonesia sebagai proses agen dibidang pinjaman dan hibah luar negri pemerintah, SKB tentang penatausahaan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penyehatan perbankan).
  2. Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara: SKB tentang kerjasama penanganan tindak pidana dibidang perbankan.
  3. Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara: MoU tentang pemberantasan uang palsu.
  4. Menkokesra, Kementrian Koperasi dan UKM: MoU bidang pemberdayaan dan pengembangan UKM.
  5. Perhimpunan Pedagang SUN (HimdaSUN): MoU tentang penyusunan Master Repurchase agreement (MRA).
Klik untuk melihat daftar pustaka










Saturday, 8 October 2016

Pengertian Kliring Perbankan Menurut Para Ahli Lengkap

A. Pengertian Kliring

Kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (DASP_SKNBI, 2005:4).

Bank Indonesia menetapkan maksimum nominal transaksi warkat kredit yang dapat diproses melalui kliring (capping clearing), hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko sistem pembayaran yang menggunakan net-settlement dalam kliring. Mulai tanggal 01 Oktober 2002 nominal capping clearing adalah dibawah Rp. 100.000.000,00. Semua warkat yang diterima suatu bank dikumpulkan terlebih dahulu sedangkan pemrosesannya dilakuakan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada waktu yang telah ditetapkan.

Warkat atau data keuangan elektronik (DKE) dimaksud merupakan alat pembayaran non tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran. Secara teknis pelaksanaanya, kliring dapat diuraikan sebagai kegiatan perhitungan utang piutang antara beberapa lembaga keuangan peserta kliring secara terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat kliring untuk memperluas lalulintas pembayaran secara giral. Warkat yang ikut diperhitungkan dalam proses kliring di Indonesia antara lain adalah:
  1. Cek
  2. Bilyet Giro (BG)
  3. Surat Bukti Penerimaan Transfer
  4. Wesel Bank untuk Transfer
Semua warkat tersebut harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, bernilai penuh (100% dari face value) dan telah jatuh tempu. Penarikan cek melalui kliring atas beban dana yang berasal dari cek lain melalui kliring pada hari yang sama atau cross clearing tidak diperbolehkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kliring antar bank-bank dalam suatu wilayah kliring.

Berikut ini adalah pengertian kliring menurut pendapat Kasmir dalam bukunya "Dasar-Dasar Perbankan" yaitu:
"Kliring adalah jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring" (Kasmir, 2004:151).

Penyelesaian hutang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan yang dimaksud lembaga kliring adalah Bank Indonesai sebagai lembaga yang mengkoordinir kegiatan kliring tersebut.

Menurut Jhon Simon (2004:42) Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh bank Indonesai guna memperluas dan memperlancar pembayaran giral dalan suatu wilayah kliring.

Malayu S.P Hasibuan mengemukakan pendapatnya mengenai kliring sebagai berikut:
"Kliring adalah proses perhitungan, pelunasan dan pertukaran warkat-warkat kliring antar anggota yang dikoordinasi oleh bank Indonesia (Malayu S.P Hasibuan, 2004:120).

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka pengertian kliring dapat disimpulkan bahwa kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring melalui lembaga kliring.

1. Peserta Kliring

Yang termasuk sebagai peserta kliring adalah bank umum berada diwilayah kliring tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam kliring oleh bank Indonesia. Sebuah bank dapat dilarang untuk mengikuti kliring karena berbagai alsan. Pada dasarnya alasan tersebut berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan bank Indonesia atau ketidakmampuannya untuk menyelesaikan kewajiban transaksi giralnya.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso dalam bukunya yang berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", bahwa ada dua macam penyertaan dalam kliring, yaitu:

a).  "Penyertaan langsung, yaitu perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung adalah kantor bank Indonesia dan kantor pusat bank umum beserta kantor cabangnya".

b). Penyertaan tidak langsung, yaitu perhitungan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat bank tersebut atau melalui salah satu kantor cabang yang lain. Penyertaan tidak langsung ini bisa terjadi karena berbagai hal, antara lain apabila suatu bank mempunyai masalah untuk ikut kliring secara langsung, maka dapat menjadi peserta secara tidak langsung. Masalah bisa berkaitan dengan keuangan, jarak antar bank yang bersangkutan dengan penyelenggaraan kliring dan lain-lain (Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, 2008:137).

Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di suatu wilayah kliring, dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Telah memperoleh ijin pembukaan kantor dari bank Indonesia.
  2. Lokasi kantor bank memungkinkan kantor tersebut untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI di lokasi Penyelenggaraan Kliring Lokal (PKL) secara tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  3. Bank telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antar bank Indonesi dan bank sebagai peserta.
  4. Kantor bank yang akan menjadi peserta kliring menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkay Terminal Peserta Kliring (TPK dan Jaringan Komunikasi Data (JKD) baik main maupun back up,stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan (DASP_SKNBI, 2005:4).
2. Syarat Peserta Kliring

Sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia nomor 7/18PBI/2005 tentang kepesertaan dalam penyelenggaraan sistem SKNBI bab III pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:
  • Bank dapat menjadi peserta setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia.
  • Kepersertaan bank dapat terdiri atas satu atau lebih kantor bank.
  • Ketentuan mengenai persyaratan dan data cara pendaftaran peserta diatur dalam surat edaran bank Indonesia" (PBI Nomor 7, 2004).
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/26/Dasp/2005 tentang ketentuan persyaratan dan tata cara peserta penyelanggaraann SKNBI bab III yang berbunyi sebagai berikut:
"Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI disuatau wilayah penyelenggaraan keliring " (DASP Nomor 26, 2005).

Syarat harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum agar dapat menjadi peserta kliring, yaitu:
  1. Suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
  2. Mempunyai izin usaha yang sah. 
  3. Keadaan administrasi dan kegunaan bank itu memungkinkan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring.
  4. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum badi pendirian bank baru diwilayahnya.
  5. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% dari rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau baru direhabilitas. Jaminan kliring ini berlaku selam enam bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban moneter jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.
  6. Bank peserta menunjuk minimal satu orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada bank Indonesia dengan dilampiri cantoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut. Wakil ini terdiri dari: (a). Golongan A, hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca, bilyet saldo rekening, (b). Golongan B, disamping melaksanakan yang dilakukan golongan A, golongan ini juga berwenang untuk mengubah, menambah dan menandatangani surat penolakan (DASP_SKNBI, 2005:3).
3. Jenis-Jenis Sistem Kliring

Didalam melaksanakan kegiatan kliring tersebut, proses pemakaian sistem kliring dilakukan dengan empat jenis sistem kliring yang berbeda, yaitu:

a. Sistem kliring elektronik

Sistem kliring elektronik atau biasa dikenal dengan SKEJ, digunakan di Jakarta, sitem kliring elektronik adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam proses pelaksanaan, perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungan (BSK/Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelanggara kliring untuk dipilih secara elektronik. Selanjutnya, hasil perhitungan secara otonomi dicocokan dengan perhitungan secara elektronik.

b. Sistem kliring otomasi

Sistem kliring otomasi ini digunakan pada Kantor Bank Indonesia (KBI) di Bandung, Surabaya dan Medan. Sistem kliring otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam proses pelaksanaan, perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungan (BSK/Bilyet Saldo Kliring) serta pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi dengan bantuan komputer.

c. Sistem semi otomasi kliring lokal (SKOL)

Sistem semiotomasi kliring lokal (SKOL) ini digunakan di tiga puluh tiga (33) wilayah kliring yang diselenggarakan oleh bank Indonesia dan 37 wilayah kliring lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain yang ditunjukan oleh bank Indonesia.

Sistem semiotomasi kliring lokal (SKOL) adalah sistem penyelenggaran kliring yang dalam proses pelaksanaan, perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungan (BSK/Bilyet Saldo Kliring) dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi dengan bantuan komputer namun proses pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring.

d. Sistem kliring manual

Sistem kliring manual ini digunakan pada 31 penyelenggara kliring non-bank Indonesia. Dimana sistem kliring manual merupakan sistem penyelenggaraan kliring yang dalam proses pelaksanaan, perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungan (BSK/Bilyet Saldo Kliring) serta proses pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring dan perhitungan kliring didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.








Pengertian Analisis Rasio Keuangan Menurut Para Ahli

A. Analisis Rasio berdasarkan Peraturan Mentri dan KUKM No.06/Per/M.KUKM/V/2006

Agar mencapai hasil yang optomal manajemen perusahaan harus bekerja secara efektif dan efisien. Analisis keuangan memiliki peran yang penting untuk mendapatkan tolak ukur tertentu untuk dapat membandingkan efisien dan efektivitas yang dicapai oleh perusahaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebaliknya atau sesudahnya.

Tolak ukur yang sering digunakan adalah rasio yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lain. Analisis dan interprestasi dengan macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan.

Umar (2003:111) mengemukakan bahwa analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan atau kinerja keuangan suatu perusahaan baik pada saat sekarang maupun masa mendatang.

Tujuan dan manfaat dari analisis rasio adalah untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat menimbulkan masalah di masa depan, dan menentukan setiap kekuatan yang dapat dipergunakan. Menurut Darminto dan Juliaty (2008:80) mengemukakan bahwa dalam hubungannya dengan keputusan yang diambil oleh perusahaan, analisis rasio ini bertujuan untuk menilai efektifitas keputusan yang telah diambil oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya.

Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena alasan ini dapat dipergunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan. Jenis rasio menurut tujuan penggunaan rasio yang bersangkutan menurut Sutrisno (2008:215) dikelompokan menjadi:
  1. Rasio likuiditas atau liquidity ratios adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya.
  2. Rasio leverage atau leverage ratios adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang.
  3. Rasio aktivitas atau activity ratios adalah rasio-rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya.
  4. Rasio keuntungan atau profitability ratios adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.
  5. Rasio penilaian atau valuation ratios adalah rasio-rasio untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pasar agar melebihi biaya modalnya.
Menurut Harahap (2006:301) rasio keuangan yang sering dugunakan adalah:
  1. Rasio likuiditas
  2. Rasio solvabilitas
  3. Rasio profitabilitas/rentabilitas
  4. Rasio leverage
  5. Rasio aktivitas
  6. Rasio pertumbuhan
  7. Marked based (penilaian pasar) 
  8. Rasio produktivitas

Pengertian, Tujuan Dan Metode Analisis Laporan Keuangan Menurut Para Ahli

A. Pengertian dan Sifat Analisis Laporan keuangan

Analisis laporan keuangan (financial statement analysis) pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini dan kemungkinannya di masa depan.

Menurut Harahap (2006:189) bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit-unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat".

Analisis atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen suatu perusahaan diperlukan karena informasi yang disajikan relativ seragam, sedangkan kebutuhan dari pemakai laporan beragam. Pihak luar perusahaan tidak terlibat dalam operasional sehari-hari sehingga mereka hanya bergantung pada laporan keuangan yang disajikan. Kebutuhan mereka terkadang tidak dapat secara mudah dipenuhi oleh infomasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Diperlukan interprestasi, analisis dan bahkan proyeksi untuk memenuhi kebutuhan sebagian diri pengguna laporab keuangan tersebut.

Analisis dan interprestasi laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membantu memecahkan masalah dan sekaligus menjawab masalah-masalah yang timbul dalam suatu organisasi perusahaan maupun organisasi yang tidak bertujuan untuk memperolah laba. Menurut Tunggal (2000:22) analisis dan interprestasi laporan keuangan adalah suatu alat yang dapat dipergunakan untuk membuat suatu keputusan antara lain rencana-rencana perluasan perusahaan, penanaman modal (investasi), pencarian sumber-sumber dana operasi perusahaan, dan lain-lain.

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memahami hubungan-hubungan yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga dapat diperoleh gambaran keuangan perusahaan dengan jelas untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Adapun sifat-sifat dari analisis laporan keuangan yang di ungkapkan Harahap (2006:194) adalah sebagai berikut:
  • Fokus laporan adalah laporan laba rudi, neraca, arus kas, yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian historis dan penyebab terjadinya dalam suatu perusahaan.
  • Prediksi, analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
  • Dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri sehingga hasil analisis sangat tergantung pada kualitas laporan keuangan. Penguasaan pada sifat akuntansi, prinsip akuntansi, sangat diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan.

B. Tujuan dan Kegunaan Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap Harahap (2006:195) mengungkapkan bahwa tujuan dari analisis laporan keuangan ini sebagai berikut:
1). Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam dari pada yang terdapat dari laporan keuangan biasa.
2). Dapat mengambil informasi yang tidak tampak secara kasat mata (expicit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (implicit).
3). Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
4). Dapat membongkar hal-hal yang tidak bersifat konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperolah dari luar perusahaan.
5). Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya data melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi dan peningkatan (rating).
6). Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisismlaporan keuangan juga antara lain:
  • Dapat menilai prestasi perusahaan.
  • Dapat memproyeksi keuangan perusahaan.
  • Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek waktu tertentu: a). posisi keuangan (aset, neraca, dan modal), b). hasil usaha perusahaan (hasil dan biaya), c). likuiditas, d). solvabilitas, e). aktivitas, f). rentabilitas atau profitabilitas, g). indikator pasar modal.
  • Menilai perkembangan dari waktu ke waktu.
  • Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana.
7). Dapat menentukan peringkat perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
8). Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.
9). Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan sebagainya.
10). Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2007:6) tujuan analisis keuangan antara lain adalah:
  1. Investasi pada saham. Analisis digunakan untuk mengetahui apakah saham perusahaan tersebut layak dibeli atau tidak. Hal ini dilakukan karena para investor ingin memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dari perusahaan yang sahamnya memang bener-bener layak untuk dibeli.
  2. Pemberian kredit. Dalam analisis ini, yang menjadi tujuan pokok adalah menilai perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut.
  3. Kesehatan pemasok (supplier). Dengan kemungkinan kerjasama yang akan dijalin, analis dari pihak perusahaan akan berusaha menganalisis profittabilitas perusahaan pemasok, kondisi keuangan, kemampuan untuk menghasilkan kas untuk memenuhi operasi sehari-harinya, dan kemampuan membayar kewajibannya. Pengetahuan akan kondisi keuangan supplier juga akan bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan negosiasi dengan supplier.
  4. Kesehatan pelanggan (costomer). Analis digunakan untuk mengetahui informasi mengenai kemampuan pelanggan memenuhi jangka pendeknya.
  5. Kesehatan pelanggan ditinjau dari karyawan. Analisis dilakukan untuk memastikan apakah perusahaan, atau perusahaan yang akan dimasuki tersebut mempunyai prospek keuangan yang bagus.
  6. Pemerintah. Pemerintah dapat menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayarkan, atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar bagi suatu industri (biasanya dengan menambahkan sejumlah persentase tertentu diatas biaya maodalnya).
  7. Analisis Internal.Analisis disini digunakan untuk menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan, agar pihak internal perusahaan sendiri (seperti pihak manajemen) dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, untuk perencanaan, atau untuk mengevaluasi perubahan strategi.
  8. Analisis Pesaing. Kondisi keuangan pesaing dapat dianalisis oleh perusahaan untuk menentukan sejauh mana kekuatan keuangan pesaing. Informasi ini dapat dijadikan sebagai penetuan strategi perusahaan.
  9. Penilaian Kerusakan. Analisis digunakan untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan. 
Manfaat dari analisis rasio keuangan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari tahun-tahun sebelumnya. Manfaat lain adalah dapat memberikan informasi apakah perusahaan dalam aspek keuangan tertentu berada diatas rata-rata, pada rata-rata atau dibawah rata-rata.

Apabila diketahui bahwa perusahaan di bawah rata-rata maka pemimpin perusahaan akan mencari faktor-faktor yang menyebabkannya untuk kemudian diambil kebijakan sehingga dapat meningkatkan rasio keuangan perusahaan.

C. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Dalam menganalisis laporan keuangan digunakan beberapa metode dan teknik yang akan dijadikan dasar penganalisisan. Menurut Munawir dalam bukunya "Analisis Laporan Keuangan" (2004:36) ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu:
  1. Analisis horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya.
  2. Analisis vertikal, yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. 
Teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan menurut Munawir (2004:36-37) adalah sebagai berikut:
  1.  Analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan loparan keuangan untuk dua periode atau lebih.
  2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis), adalah suatu metode atau teknis analisis untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya apakan menunjukan tendensi naik atau bahkan turun.
  3. Laporan dengan prosentse perkomponen atau common size statement, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosannya yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
  4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja dalam periode tertentu.
  5. Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 
  6. Analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi keduanya.
  7. Analisa perubahan laba kotor (gros profit margin) adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.
  8. Analisis break-even adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai suatu perusahaan agar tidak menderita kerugian, tetapi belom memperoleh keuntungan. Didalam analisis break-even ini juga diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagi tingkat penjualan.
Sedangkan menurut Harahap (2006:216) mengemukakan teknik dalam analisis laporan keuangan sebagi berikut:

1. Metode Kompotitif

Melakukan perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya yang releven dan bermakna untuk mengetahui perbaedaan, besaran, maupun hubungannya (intra perusahaan, inter perusahaan, industrial norm, budget).

2. Trend Analysis-horizontal
  •  Indeks 
  • Numbers
3. Membuat laporan keuangan dalam bentuk Common Size Financial Statement, atau bentuk sederhana (awam) biasanya dibuat secara vertikal.
4. Metode Index Time Series
5. Analisis rasio:
  • Likuiditas 
  • Profitabilitas/Rentabilitas
  • Solvabilitas 
  • Leverage
  • Aktivitas
  • Market Based Ratio 
 6. Teknik analisis lain seperti:
  • Analisis sumber dan penggunaan dana
  • Analisis Break Even
  • Analisis Gross Profit
  • Dupont analisis
7. Analytical Review/Transactional Analysis
8. Modal analisi:
  • Bond rating
  • Bankruptcy model
  • Net cash flow prediction model
  • Take over model
Untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keunagan perusahaan, analisis keuangan dan pemakai laporan keuangan harus melakukan analisis terhadap kesehatan perusahaan. Alat yang biasa digunakan adalah rasio keuangan. Oleh karena itu dalam hal analisis laporan keuangan dapat juga mengunakan teknik anlisis rasio yaitu: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas/rentabilitas, dan rasio aktivitas yang berpedoman pada peraturan menteri dan KUKM NO.06/PERM/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi/koperasi award.

Friday, 7 October 2016

Pengertian Penilaian Kinerja Dalam Perusahaan Menurut Para Ahli

A. Penilaian Kinerja

Setiap perusahaan dituntut untuk memberikan kinerja yang baik sehingga dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Kinerja mencerminkan prestasi perusahaan berdasarkan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Melalui pengukuran kinerja, dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam mengelola sumber daya dalam pencapaian tujuan secara aktif dan efisien.

a. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan misi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja perusahaan, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atau kebijkan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok perusahaan, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan (persentase pencapaian misi) perusahaan untuk memutuskan suatu kebijaksanaan dan lainnya.

Kinerja dipergunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai efektifitas operasional sutau perusahaan, bagian perusahaan dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja dapat pula diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu.

Prestasi yang dimaksud adalah efektifitas operasional perusahaan baik dari segi manajerial maupun ekonomis operasional. Prestasi perusahaan merupakan tampilan wajah perusahaan dalam menjalankan kegiatannya.

Dengan kinerja perusahaan dapat mengetahui sampai peringkat keberapa prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diterimanya.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perusahaan. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri atau bekerja sama dengan akuntan publik. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi perusahaan yang berorientasi kepada hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang telah diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sahih. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem infromasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Infromasi kinerja merupakan suatu alat bagi menejemen untuk menilai dan melihat apakah perkembangan yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Kinerja merupakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen perusahaan dan devisi-devisi yang ada dalam perusahaan.

Dari sudut pandang perusahaan yang berorientasi pada peningkatan laba kinerja dibagi dalam dua bentuk yaitu kinerja ekonomi dan kinerja manajemen. Kinerja ekonomis adalah kinerja yang ditekankan pada seberapa jauh organisasi sebagai lembaga ekonomis mampu menghasilkan laba yang telah ditetapkan agar dapat dicapai visi dan misi perusahaan, sedangkan kinerja manajemen adalah kinerja yang memperlihatkan kemampuan manajemen dalam menyelengarakan proses perencanaa, pengendalian, dan pengorganisasian terhadap kegiatan keseharian perusahaan dalam suatu kerangka besar pencapain visi dan misi perusahaan. Profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Simamora (2002:327) mendefinisikan kinerja adalah merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari keluaran yang dihasilkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sedangkan menurut Mulyadi (2003:416) mendefinisikan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaiaan pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategi (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Prestasi tersebut merupakan efektivitas operasional baik dilihat dari sudut pandang keuangan (financial view) dan terutama pada sisi manajemen (management view)".

Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta enovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen perusahaan dan devisi-devisi yang ada dalam perusahaan.

Lebih lanjut Mulyadi (2003:416) menyatakan bahwa agar pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  • Membuat suatu komitmen untuk mengukura kinerja dan memulainya dengan segar.
  • Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan (on going process).
  • Sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi.

B. Pengertian Penilaian Kinerja

Dalam mengelola sebuah perusahaan, manajemen biasanya menetapkan sasaran yang akan dicapai di masa yang akan datang dalam proses yang disebut perencanaa. Pelaksanaan rencana tersebut memerlukan pengendalian agar efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat berupa penilaian kinerja atau prestasi seorang manajer, dengan cara menilai dan membandingkan data keuangan perusahaan selama periode berjalan. Dalam hal ini penilaian kinerja seorang manajer dapat diukur berdasarkan hasil laporan keuangan yang disajikan dalam laporan pertanggungjawabannya.

Syahrul dan Nijar (2004:628) mendefinisikan penilaian kinerja adalah pertimbangan kumulatif tentang faktor-faktor (yang bersifat subyektif dan obyektif) untuk menentukan indikator representatif atau penilaian tentang aktivitas individu atau badan usaha yang berkaitan dengan sejumlah batasan (standar) selama beberapa periode.

Menurut Siegel et al seperti dikutip oleh Mulyadi (2003:419) definisi penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Informasi kinerja perusahaan, terutama kemampulabaan sangat diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi perusahaan yang mungkin dikendalikan di masa depan. Di samping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan mengenai efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.


Pengertian Pembinaan Dan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Menurut Para Ahli

A. Pengertian Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:152) mendefinisikan bahwa pembinaan adalah suatu proses, cara, pembuatan, pembaharuan, penyempuranaan, usaha tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien untuk mengupayakan sesuatu menjadi lebih baik.

Menurut Mitfah Thoha (2003:7-9) "pembinaan adalah suatu proses, tindakan hasil atau suatu pernyataan menjadi lebih baik". Dalam hal ini menunjukan adanya kemauan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang tau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal, juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosial.

Pembinaan adalah sebuah konsep populer dalam sistem organisasi birokrasi di Indonesia. Sering didengar konsep aparatur negara, pembinaan pegawai negri sipil, pembinaan karir, pembinaan masyarakat terasing, pembinaan remaja, pembinaan masyarakat desa dan sebagainya. Konsep ini dianggap penting sebab sangat menentukan kesinambungan tujuan pembangunan nasional dan stabilitas nasional. Salah satu definisi, pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya (Widjaja, 1988).

B. Program Pemberdayaan Komunitas Adat

Menurut Gittinger (1972) bahwa, program pada dasarnya adalah kumpulan kegiatan yang dapat dihimpun dalam suatu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan melalui upaya sistematis yang diorganisasikan dalam unit yang disebut proyek-proyek dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor.

Adapun kegiatan pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat dilakukan melalui:
  1. Penyuluhan dalam rangka menumbuhkan motivasi sosial. Kegiatan ini dilakukan baik dalam bentuk penyuluhan lisan, tertulis maupun peragaan, yang pelakasanaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan masyarakat.
  2. Bimbingan baik berupa bimbingan sisoal dasar, lanjutan maupun keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang tertentu.
  3. Pelayanan sosial secara menyeluruh yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, kesehatan pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, bidang pemerintahaan desa dan sebagainya dengan melibatkan berbagai unsur/sektor terkait.
  4. Bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, menumbuhkan kreatifitas dan kativitas guna mengelola sumber dan potensi yang ada.
  5. Pendamping dalam rangka menumbuhkan kemandirian warga dampingan.
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk meningkatkan masyarakat yang lemah dan tidak berdaya agar dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi sosial dan kepercayaan diri mereka agar dapat lebih memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berdiri-sendiri dan melibatkan diri dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat secara merata.

Pengertian Laporan Keuangan Menurut Para Ahli Lebih Lengkap

A. Pengertian Laporan Keuangan

Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan keuangan lainnya.

Dalam buku Intermediate Accounting, Bridwan (2004:17) mendefinsikan laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Iatan Akuntansi Indonesia (2008:05) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

"Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misanya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh peruabahan harga".

Harnanto (2002:31) mendefinisikan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

"Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yang terdiri dari dua laporan utama yaitu neraca dan laporan perhitungan laba rugi dan berupa laporan yang sifatnya sebagai pelengkap seperti laporan laba yang ditahan serta laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan".

Hanafi dan Halim (2007:49) mendefinisikan laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas menejeman dan lainnya.

Sedangkan menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008:1.18) mengemukakan definisi laporan keuangan sebagai berikut:

"Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal dikelompokan ke dalam buku besar sesuai dengan transaksinya, dan tahap terakhir dan proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan".

a. Komponen Laporan Keuangan

Menganalisis suatu laporan keuangan, penganalisa harus mempunyai pengertian yang mendalam tentang laporan keuangan itu sendiri dan bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip yang terakandung dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang meberikan informasi mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban, dan ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.

Sebagaimana dijelaskan bahwa didalam laporan keuangan ada tiga laporan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian atau definisi tentang neraca yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Djarwanto (2004:20) mendefinisikan neraca adalah yang sistematis tentang aktiva (asset), utang (liabilities) dan modal sendiri (owner's equity) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

Menurut Brighman dan Houston (2001:39) menjelaskan bahwa neraca adalah laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu.

Melihat neraca pada saat tertentu akan dapat diketahui posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Maka dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut, ketiga unsur yang terdapat dalam neraca, yaitu:

1). Aktiva

Menurut Baridwan (2004:20) di dalam Elements of Financial Statements of Business Enterprises nomor 6 menyatakan bahwa aktiva adalah manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari transaksi-transaksi masa lalu.

Pada neraca aktiva dapat dikarifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu: aktiva lancar dan aktiva tetap.

a). Aktiva lancar

Menurut Djarwanto (2004:34) pengertian aktiva lancar adalah sebagai berikut:

"Suatu aktiva dikarifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut: (1) Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka siklus operasi normal perusahaan, (2) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca, 30 berupa kas atau setara kas yang penggunaanya tidak dibatsi".

Lima pos penting dari aktiva lancar adalah:
  • Kas (cash) dilaporkan pada nilai ditetapkan.
  • Investasi jangka pendek (short-term investment) umumnya dilaporkan pada nilai wajar.
  • Piutang usaha (account receivable) ditetapkan pada estimasi jumlah yang dapat ditagih.
  • Persediaan (inventory) umumnya dilaporkan pada mana yang terendah antara biaya atau harga pasar.
b). Aktiva tetap

Djarwanto (2004:27) mengatakan aktiva tetap merupakan harta kekayaan yang berwujud, yang bersifat permanen, yang dugunakan dalam operasi regular lebih dari satu tahun, dibeli dengan tujuan untuk tidak dijual kembali.

Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimasukan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2. Utang

Menurut Baridwan (2004:23) mendefinisikan utang adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban disaat sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada badan usaha lain dimasa datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu.

Utang perusahaan dapat diklarifikasikan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Berikut ulasannya:

a). Utang lancar

Menurut Djarwanto (2004:34) utang lancar (kewajiban jangka pendek) merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang normal, umumnya satu tahun atau kurang semenjak neraca disusun atau utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansinya yang sedang berjalan.

Bridwan (2004:23) mendefinisikan utang lancar adalah utang-utang yang pelunasannya akan memerlukan penggunaan sumber-sumber yang digolongkan dalam aktiva lancar atau dengan menimbulkan suatu utang baru.

Yang ternasuk ke dalam kelompok utang lancar adalah:
  • Utang dagang atau utang uasaha, yaitu utang-utang yang timbul dari pembelian barang-barang dagangan atau jasa secara kredit.
  • Utang wesel, yaitu utang-utang memakai bukti-bukti tertulis berupa kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu.
  • Taksiran utang pajak, yaitu jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan untuk laba periode yang bersangkutan.
  • Utang biaya, yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi beban tetapi belum dibayar. Misal utang gaji, utang bunga dan lain-lain.
  • Utang-utang lain yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan. Dalam kelompok ini hanya dimasukkan utang-utang, yang pelunasannya hanya akan menggunakan sumber-sumber dan aktiva lancar. 
Dapat dikatakan bahwa utang lancar atau kewajiban lancar adalah semua kewajiban yang harus dapat dilunasi dalam periode akuntansi dengan menggunakan aktiva lancar yang ada dalam perushaan yang bersangkutan.

b). Utang jangka panjang

Utang jangka panjang menurut Tunggal (2004:14) adalah kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun sejak tanggal penyusunan neraca.

Menurut Djarwanto (2004:36) utang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu melebihi satu tahun.

Secara umum, kewajiban jangka panjang terdiri dari tiga jenis, yaitu:
  • Kewajiban yang berasal dari situasi pembiayaan khusus, seperti penerbitan obligasi, kewajiban Lease jangka panjang dan wesel bayar jangka panjang.
  • Kewaban yang berasal dari operasi normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan.
  • Kewajiban yang tergantung pada apa yang terjadi atau tidak terjadinya suatu kejadian atau lebih di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar atau harus dibayarkan atau tanggal pembayaran seperti jaminan jasa atau produk dan jasa kontijensi.
Utang jangka panjang adalah kewajiban yang masa jatuh temponya lebih dari satu masa periode akuntansi, yaitu satu tahun.

3. Modal

Riyanto (2001:19) menggambarkan modal dengan cara: "Melihat neraca, dimana yang tercatat di sebelah debit dari neraca disebut 'modal kongret' dan yang tercatat di sebelah kredit dari neraca disebut 'modal abstrak'. Selain itu dari neraca juga akan tampak dua gambaran modal yang lain, yaitu bahwa neraca disatu pihak menunjukan modal menurut bentuknya (sebelah kredit). Modal yang menunjukkan bentuknya disebut 'modal aktif', sedangkan yang menunjukan sumbernya atau asalnya disebut 'modal pasif'.

Menurut Baridwan (2004:24) pengertian modal atau ekuitas adalah perbedaan antara aktiva dengan utang dan merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik.

Dapat disimpulkan modal adalah pengelompokan dari neraca dimana tercatat di sisi pasiva, di mana modal merupakan unsur yang paling penting dalam mendirikan usaha atau bisnis.

b. Perhitungan Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi)

Laporan perhitungan hasil usaha yang biasanya dalam suatu perusahaan disebut dengan laporan laba rugi adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. Perhitungan sisa hasil usaha ini juga salah satu dari laporan keuangan yang tidak kalah penting dengan laporan keuangan lainnya. Laporan ini akan dapat menyajikan baik hasil pokok perusahaan maupun hasil sampingan, serta hasil luar biasa.

Menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008:1.21) laporan laba rugi (perhitungan sisa hasil usaha) adalah laporan tentang hasil usaha/operasi perusahaan atau badan lain selama jangkan waktu periode akuntansi tertentu misalnya satu tahun.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2008:5) pengertian perhitungan hasil usaha dapat diuraikan sebagai berikut:
"Perhitungan hasil usaha manyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperolah mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota".

Pada umumnya perhitungan sisa hasil usaha meliputi bagian-bagian sebagi berikut:
  • Bagian yang pertama menunjukan partisipasi anggota yang terdiri dari partisipasi bruto anggota yang dikurangi dengan beban pokok yang akan menghasilkan pertisipasi neto anggota.
  • Bagian kedua menunjukan pendapatan dari non anggota, yaitu penjualan barang atau jasa kepada non anggota.
  • Bagian ketiga menunjukan beberapa beban operasi serta pendapatan sehingga akhirnya akan diperoleh sisa hasil usaha bersih setelah pajak.

Total Pageviews

Kategori