Showing posts with label Ilmu administrasi. Show all posts
Showing posts with label Ilmu administrasi. Show all posts

Saturday, 30 November 2019

Pengertian Hubungan Industrial

Pengertian Hubungan Industrial

Hubungan Industrial

Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945. (UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Edisi Revisi 2007:7).


Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian sempit, hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau Management-Employees Relationship.

Hubungan industrial yang belaku di Indonesia disebut hubungan industrial pancasila. Dalam melaksanakan hubungan industrial pancasila setiap pekerjaan diarahkan untuk memiliki sikap merasa ikut memiliki serta mengembangkan sikap memelihara dan mempertahankan kelangsungan usaha.

Setiap pengusaha membangun sikap memperlakukan pekerja sebagai manusia atas kemitraan yang sejajar sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, dan harga diri serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

Hubungan industrial pancasila di atur dalam Undang-undang Nomor 13 BAB XI Tahun 2003 dan dilaksanakan melalui sarana:

1). Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

2). Organisasi Pengusaha

Setiap pengusaha berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha yang khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan hubungan industrial Pancasila

3). Lembaga Kerja Sama Bipartit

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial diperusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja.

4). Lembaga Kerja Sama Tripartit

Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial diperusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

5). Peraturan Perusahaan

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Kecuali yang telah memiliki perjanjian kerja bersama, maka setiap perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh menteri yang berwenang.

6). Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

7). Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perburuhan pada khususnys, Menurut UU No. 13 Tahun 2003, pengertian ketenagakerjaan adalah lebih luas dibandingkan dengan perburuhan sebagaimana dalam KUHPerdata. Namun demikian pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan masih mempergunakan beberapa undang-undang yang dikeluarkan sebelum dikeluarkan UU No. 13 Tahun 2003.

8). Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerjeburuh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Friday, 29 November 2019

Kearsipan : Pengertian, Tujuan, Peranan, Keunggulan dan Fungsinya

Kearsipan : Pengertian, Tujuan, Peranan, Keunggulan dan Fungsinya

Pengertian Kearsipan

Menurut Sedarmayanti dalam bukunya Tata Kearsipan yaitu sejarah kearsipan ditinjau dari segi bahasa, Secara etimologis istilah arsip dalam bahasa Belanda yaitu "archief', dan dalam bahasa ingris disebut "arcihive", berasal dari kata "arche" bahasa Yunani yang berarti permulaan. Kemudian dan kata 'arche" berkembang mentadi kita “ta archia" yang berarti catatan. Selanjutnya kata “ta archia" berubah Iagi menjadi kata "archeon" yang berarti "gedung pemerintahan".


Sedangkan dalam bahasa latin, disebut “Archivum”, atau 'Archium, dan akhirnya dari kata-kata ini dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "Arsip” sarnpai saat ini. Disamping pengertian kata Arsip dalam bahasa Indonesia, dikenal pula istilah Files (dari bahasa Latin Fillum, yang berarti tali), dan istilah “Records", yang masih banyak dipergunakan dalam kegiatan administrasi kearsipan, (Sedarmayanti, 2008:31-32).

Tujuan Kearsipan

Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah.
  1. Menyampaikan surat dengan aman dan mudah selama diperlukan
  2. Menyiapkan surat setiap saat diperlukan
  3. Mengumpulkan bahan-bahan yang mempunyai sangkut-paut dengan suatu masalah yang diperlukan sebagai perlengkapan.
Peranan kearsipan

Kearsipan mempunyai peranan sebagai "pusat ingatan", sebagai "sumber informasi" dan "sebagai alat pengawasan" yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan "perencanaan", "penganalisaan", "pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya.

Arsip mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan,oleh sebab itu untuk dapat menyajikan informasi yang lengkap, cepat dan benar haruslah ada sistem dan prosedur kerja yang baik dibidang kearsipan.

Keunggulan dan Fungsi Kearsipan
  1. Aktifitas kantor atau organisasi akan berjalan dengan lancar.
  2. Dapat dijadikan bukti-bukti tertulis apabila terjadi masalah.
  3. Dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi secara tertulis
  4. Dapat dijadikan bahan dokumentasi
  5. Dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya
  6. Sebagai alat pengingat
  7. Sebagai alat penyimpanan warkat
  8. Sebagai alat Bantu perpustakaan di kantor apabila memiliki perpustakaan
  9. Merupakan bantuan yang berguna bagi pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan
  10. Kearsipan berarti penyimpanan secara tetap dan teratur warkat-warkat penting mengenai kemajuan perusahaan.


Wednesday, 19 October 2016

Pengertian Pemerintahan Negara

Pengertian Pemerintah

Secara etimologi, kata "pemerintah" dapat diartikan sebagai "perintah" atau "menyuruh" atau "disuruh", artinya melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat menyuruh atau disuruh atau melakukan susetau pekerjaan "memerintah" atau "diperintah".

Menurut Robert Mac Iver yang dikutip Syafiie (2011:7) mengatakan, "Government is the organization of men under authority. How man can be govern". Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Budi Supriyanto (2009:21) menyatakan, "pemerintah adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka/upaya mencapai tujuan negara".

Menurut Montesquieu (dalan Budiardjo, 1986:151), pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang bisa dikenal dengan naman Trias Political baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Berdasarkan uraian pendapat ahli diatas adapat disimpulkan bahwa, pengertian pemerintah adalah suatu badan atau lembaga negara yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Pengertian Pemerintahan

Menurut Soemendar dalam Syafiie (2011:8) menyatakan, pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan haeapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Budi Supriyanto (2009:21) mengatakan bahwa pemerintahan diartikan sebagai pejabat atau pelaksana kekuasaan negara, di dalamnya termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melaksanakan wewenangan untuk mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Utrech dalam Salam (2007:38), pemerintahan adalah gabungan dari semua kenegaraan yang berkuasa memerintah (arti luas) yaitu semua badan kenegaraan yang bertugas menyelanggarakan pemerintahan.

Menurut C. F. Strong dalam Salam (1963:38) mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan ke dalam maupun ke luar.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah suatu aparatur yang melaksanakan pemerintahan yang di dalamnya terdapat eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mewujudkan tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Daftar pustaka:
  • Salam, Dharma Setyawan. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
  • Syafiie, Inu Kencana. 2011. Manajemen pemerintahan. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Tuesday, 18 October 2016

Pengertian Aksesibilitas

Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas berasala dari kata 'akses' yang merupakan terjemahan dari kata access dalam bahasa Inggris yang berarti jalan masuk, sedangkan aksesibilitas yang berasal dari kata accessibility yang diterjemahkan menjadi hal yang dapat masuk atau mudah dijangkau/dicapai (Echols dan Shadily, 1995:5).

Aday dan Andersen (1975) dalam Hartono dkk (1999) dalam pembahasannya tentang akses terhadap pelayanan kesehatan menegaskan bahwa akses diartikan sebagai pemanfaatan pelayanan yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempermudah proses pemanfaatan tersebut. 

Dalam aspek pelayanan publik, lebih lanjut Aday (1993) mendefinisikan akses dalam konteks indikator struktural seperti karakteristik sistem pelayanan dan dalam konteks keinginan, yaitu kebutuhan dan sumber daya yang muncul dalam proses pencarian pelayanan. Dengan kata lain akses terkait dengan beberapa konsep antara lain:
  1. Adanya kesesuaian antara klien dengan sistem pelayanan itu sendiri, dapat dipahami bahwa bila terjadi kecocokan baik itu menyangkut sistem pelayanan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien maka akses akan mudah untuk didapat dan memenuhi kebutuhan antara keduanya.
  2. Suatu jaminan ketersediaan sumber daya; ketersediaan sumber daya akan memicu akses seseorang untuk memperoleh yang diinginkannya. Keterkaitan pihak sebagai suplier (penyedia) dengan yang membutuhkan (demand) sangat mendukung pelaksanaan akses itu sendiri.
  3. Pemanfaatan sumber daya yang setara dengan kebutuhan yang setara akan menjadikan akses keduanya akan terhubung dengan baik dan akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan suatu bentuk pelayanan tersebut.
Pelayanan publik dalam berbagai sektor yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara. Karena itu, kases kepada proses pembuatan keputusan yang menentukan alokasi pelayanan publik serta akses kepada birokrasi yang menentukan pendistribusian pelayanan tersebut menjadi penting dalam mencapai pemerataan pelayanan administrasi. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengukur kemampuan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan serta kemampuan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang terdapat dalam masyarakat (Effendi, 1986).

Daftar Pustakan:

Echols, John M dan Hassan Sadilly, 1995, Kamus Inggris-Indonesia:an English-Indonesian Dictionary, PT. Gramedia, Jakarta.

Hartono, Joko, dkk, 1999, Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Reproduksi: studi kasus di kabupaten Jayawijaya Irian Jaya, Puslitbang  Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI, Jakarta.

Friday, 7 October 2016

Pengertian Laporan Keuangan Menurut Para Ahli Lebih Lengkap

A. Pengertian Laporan Keuangan

Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan keuangan lainnya.

Dalam buku Intermediate Accounting, Bridwan (2004:17) mendefinsikan laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Iatan Akuntansi Indonesia (2008:05) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

"Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misanya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh peruabahan harga".

Harnanto (2002:31) mendefinisikan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

"Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yang terdiri dari dua laporan utama yaitu neraca dan laporan perhitungan laba rugi dan berupa laporan yang sifatnya sebagai pelengkap seperti laporan laba yang ditahan serta laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan".

Hanafi dan Halim (2007:49) mendefinisikan laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas menejeman dan lainnya.

Sedangkan menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008:1.18) mengemukakan definisi laporan keuangan sebagai berikut:

"Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal dikelompokan ke dalam buku besar sesuai dengan transaksinya, dan tahap terakhir dan proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan".

a. Komponen Laporan Keuangan

Menganalisis suatu laporan keuangan, penganalisa harus mempunyai pengertian yang mendalam tentang laporan keuangan itu sendiri dan bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip yang terakandung dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang meberikan informasi mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban, dan ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.

Sebagaimana dijelaskan bahwa didalam laporan keuangan ada tiga laporan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian atau definisi tentang neraca yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Djarwanto (2004:20) mendefinisikan neraca adalah yang sistematis tentang aktiva (asset), utang (liabilities) dan modal sendiri (owner's equity) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

Menurut Brighman dan Houston (2001:39) menjelaskan bahwa neraca adalah laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu.

Melihat neraca pada saat tertentu akan dapat diketahui posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Maka dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut, ketiga unsur yang terdapat dalam neraca, yaitu:

1). Aktiva

Menurut Baridwan (2004:20) di dalam Elements of Financial Statements of Business Enterprises nomor 6 menyatakan bahwa aktiva adalah manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari transaksi-transaksi masa lalu.

Pada neraca aktiva dapat dikarifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu: aktiva lancar dan aktiva tetap.

a). Aktiva lancar

Menurut Djarwanto (2004:34) pengertian aktiva lancar adalah sebagai berikut:

"Suatu aktiva dikarifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut: (1) Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka siklus operasi normal perusahaan, (2) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca, 30 berupa kas atau setara kas yang penggunaanya tidak dibatsi".

Lima pos penting dari aktiva lancar adalah:
  • Kas (cash) dilaporkan pada nilai ditetapkan.
  • Investasi jangka pendek (short-term investment) umumnya dilaporkan pada nilai wajar.
  • Piutang usaha (account receivable) ditetapkan pada estimasi jumlah yang dapat ditagih.
  • Persediaan (inventory) umumnya dilaporkan pada mana yang terendah antara biaya atau harga pasar.
b). Aktiva tetap

Djarwanto (2004:27) mengatakan aktiva tetap merupakan harta kekayaan yang berwujud, yang bersifat permanen, yang dugunakan dalam operasi regular lebih dari satu tahun, dibeli dengan tujuan untuk tidak dijual kembali.

Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimasukan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2. Utang

Menurut Baridwan (2004:23) mendefinisikan utang adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban disaat sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada badan usaha lain dimasa datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu.

Utang perusahaan dapat diklarifikasikan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Berikut ulasannya:

a). Utang lancar

Menurut Djarwanto (2004:34) utang lancar (kewajiban jangka pendek) merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang normal, umumnya satu tahun atau kurang semenjak neraca disusun atau utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansinya yang sedang berjalan.

Bridwan (2004:23) mendefinisikan utang lancar adalah utang-utang yang pelunasannya akan memerlukan penggunaan sumber-sumber yang digolongkan dalam aktiva lancar atau dengan menimbulkan suatu utang baru.

Yang ternasuk ke dalam kelompok utang lancar adalah:
  • Utang dagang atau utang uasaha, yaitu utang-utang yang timbul dari pembelian barang-barang dagangan atau jasa secara kredit.
  • Utang wesel, yaitu utang-utang memakai bukti-bukti tertulis berupa kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu.
  • Taksiran utang pajak, yaitu jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan untuk laba periode yang bersangkutan.
  • Utang biaya, yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi beban tetapi belum dibayar. Misal utang gaji, utang bunga dan lain-lain.
  • Utang-utang lain yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan. Dalam kelompok ini hanya dimasukkan utang-utang, yang pelunasannya hanya akan menggunakan sumber-sumber dan aktiva lancar. 
Dapat dikatakan bahwa utang lancar atau kewajiban lancar adalah semua kewajiban yang harus dapat dilunasi dalam periode akuntansi dengan menggunakan aktiva lancar yang ada dalam perushaan yang bersangkutan.

b). Utang jangka panjang

Utang jangka panjang menurut Tunggal (2004:14) adalah kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun sejak tanggal penyusunan neraca.

Menurut Djarwanto (2004:36) utang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu melebihi satu tahun.

Secara umum, kewajiban jangka panjang terdiri dari tiga jenis, yaitu:
  • Kewajiban yang berasal dari situasi pembiayaan khusus, seperti penerbitan obligasi, kewajiban Lease jangka panjang dan wesel bayar jangka panjang.
  • Kewaban yang berasal dari operasi normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan.
  • Kewajiban yang tergantung pada apa yang terjadi atau tidak terjadinya suatu kejadian atau lebih di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar atau harus dibayarkan atau tanggal pembayaran seperti jaminan jasa atau produk dan jasa kontijensi.
Utang jangka panjang adalah kewajiban yang masa jatuh temponya lebih dari satu masa periode akuntansi, yaitu satu tahun.

3. Modal

Riyanto (2001:19) menggambarkan modal dengan cara: "Melihat neraca, dimana yang tercatat di sebelah debit dari neraca disebut 'modal kongret' dan yang tercatat di sebelah kredit dari neraca disebut 'modal abstrak'. Selain itu dari neraca juga akan tampak dua gambaran modal yang lain, yaitu bahwa neraca disatu pihak menunjukan modal menurut bentuknya (sebelah kredit). Modal yang menunjukkan bentuknya disebut 'modal aktif', sedangkan yang menunjukan sumbernya atau asalnya disebut 'modal pasif'.

Menurut Baridwan (2004:24) pengertian modal atau ekuitas adalah perbedaan antara aktiva dengan utang dan merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik.

Dapat disimpulkan modal adalah pengelompokan dari neraca dimana tercatat di sisi pasiva, di mana modal merupakan unsur yang paling penting dalam mendirikan usaha atau bisnis.

b. Perhitungan Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi)

Laporan perhitungan hasil usaha yang biasanya dalam suatu perusahaan disebut dengan laporan laba rugi adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. Perhitungan sisa hasil usaha ini juga salah satu dari laporan keuangan yang tidak kalah penting dengan laporan keuangan lainnya. Laporan ini akan dapat menyajikan baik hasil pokok perusahaan maupun hasil sampingan, serta hasil luar biasa.

Menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008:1.21) laporan laba rugi (perhitungan sisa hasil usaha) adalah laporan tentang hasil usaha/operasi perusahaan atau badan lain selama jangkan waktu periode akuntansi tertentu misalnya satu tahun.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2008:5) pengertian perhitungan hasil usaha dapat diuraikan sebagai berikut:
"Perhitungan hasil usaha manyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperolah mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota".

Pada umumnya perhitungan sisa hasil usaha meliputi bagian-bagian sebagi berikut:
  • Bagian yang pertama menunjukan partisipasi anggota yang terdiri dari partisipasi bruto anggota yang dikurangi dengan beban pokok yang akan menghasilkan pertisipasi neto anggota.
  • Bagian kedua menunjukan pendapatan dari non anggota, yaitu penjualan barang atau jasa kepada non anggota.
  • Bagian ketiga menunjukan beberapa beban operasi serta pendapatan sehingga akhirnya akan diperoleh sisa hasil usaha bersih setelah pajak.

Monday, 27 June 2016

Pengertian Dimensi Pelayanan Publik dalam Ilmu Administrasi

 
Pengertian Dimensi Pelayanan Publik dalam Ilmu Administrasi

A. Pengertian Dimensi Pelayanan Publik

Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pedomam Pelaksanaan Penelitian dan Penghargaan citra Pelayanan Prima sebagai unit pelayanan percontohan memuat tujuh dimensi yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pelayanan publik instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Ketujuh dimensi tersebut masing-masing dikembangkan menjadi dua pertanyaan, sehingga terdapat 14 pertanyaan yang ada dalam kuesioner dalam Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut, ketujuh dimensi pelayanan publik tersebut adalah sebagai berikut (Pasolong 2007:137).
  1. Kesederhanaan prosedur pelayanan : Ada atau tidak tersediannya prosedur tetap/Standar Operasional Pelayanan (SOP), apakah prosedur pelayanan tersebut tersedia secara terbuka, bagaimana dalam pelaksanaannya, apakah telah konsisten dalam pelayanannya dan bagaimana tingkat kemudahan dalam mendukung kelancaran pelayanan.
  2. Keterbukaan informasi pelayanan :  Mencakup apakah ada keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan, apakah dengan jelas dapat di ketahui oleh masyarakat, apakah terdapat media informasi termasuk petugas yang menanganin untuk menunjang kelanvaran pelayanan.
  3. Kepastian pelaksanaan pelayanan : Mencakup apakah variabel waktu pelaksanaan dan biayanya, apakah waktu yang digunakan dalam proses pemberian pelayanan sesuai dengan jadwal yang ada, dan apakah biaya yang dipungut atau dibayar oleh masyarakat sesuai dengan tarif /biaya yang ditentukan.
  4. Mutu produk pelayanan : Kualitas pelayanan meliputi aspek cara kerja pelayanan, apakah cepat/tepat, apakah hasil kerjanya baik/rapi/benar/layak.
  5. Tingkat profesional petugas : Bagaimana tingkat kemampuan keterampilan kerja petugas mengenai, sikap, prilaku, dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan, apakah ada kebijakan untuk memotivasi semangat kerja para petugas.
  6. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen : Bagaimana kegiatan pencatatan administrasi pelayanan, pengelolaan berkas, apakah dilakukan dengan tertib, apakah terdapat moto kerja, dan apakah pembagian tugas dilaksanakan dengan baik serta kebijakan setempat yang mendorong motivasi dan semangat kerja para petugas.
  7. Sarana dan prasarana pelayanan : Mencakup keberadaan dan fungsinya, bukan hanya penampilannya tetapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana /fasilitas tersebut dalam menunjang kemudahaan kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna pelayanan. 

B. Definisi Konsepsual Pelayanan Publik dari Kinerja Lurah

Konsepsual dari kinerja lurah dalam pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara dengan pengawasan dari pimpinan penyelenggara sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Maka di dalam kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tanggungjawabnya dan hasil pekerjaan seperti yang diharapkan.

Sumber rujukan/Daftar pustaka:

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. CV. Alfabeta. Bandung.


Sunday, 26 June 2016

Prinsip Good Governance Dalam Ilmu Sosial Politik

A. Prinsip-prinsip Good Governance

Prinsip Good Governance Dalam Ilmu Sosial Politik

Kunci utama untuk memahami good governance adalah dengan pemahaman terhadap kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Pengertian kaidah sendiri adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti. Dengan demikian, prinsip bearti asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Berdasarkan dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

UNDP dalam Sedarmayanti (2004:5) Mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi :
  1. Partisipasi (Participation) : Setiap masyarakat yang bernergara, baik pria maupun wanita memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan suatu keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
  2. Aturan Hukum (Rule of Law) : Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum hak azasi manusia.
  3. Transparansi (Transparency) : Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
  4. Daya Tanggap (Responsiveness) : Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakelholders).
  5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) : Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan juga dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
  6. Berkeadilan (Equity) : Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap pria maupun wanita dalam upaya meningkatkan dari memelihara kualitas hidupnya.
  7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efiiciency) : Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
  8. Akuntabilitas (Accountability) : Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).
  9. Visi Strategis (Strategic Vision) : Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk penggunaan tersebut.
Keseluruhan prinsip good governance tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan  saling memperkuat dan saling terkait.

Terdapat empat unsur prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:
  1. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
  2. Transparansi : Pemerintah wajib bersifat transparan terhadap warga negaranya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
  3. Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
  4. Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Sumber rujukan/Daftar pustaka :

Sedarmayanti, 2004. Good governance (kepemerintahan yang baik) membangun sistem kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance. Mandar Maju. Bandung.

Penjelasan Arti Good Governance

A. Pengertian Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)

Penjelasan Arti Good Governance

Istilah "governance" tidak hanya bearti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan juga bisa diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah public governance, private governance, corporate governance dan banking governance. Governance sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan good governance adalah arti dari praktek terbaiknya yang dilakukan oleh kepemerintahan.

Secara konseptual pengertian dari istilah pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman :
  1. Nilai yang menjujung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencepatan tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
  2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti 2004:3).
Menurut Dwipayana (2003:45) good governance merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena di dalamnya terkandung makna etis. Dengan artian sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, akan tetapi belum tentu masyarakat yang lainnya memiliki penilaian terhadap pandangan yang sama.

Menurut Sedarmayanti (2003:76) good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintahan berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam good governance tidak hanya pemerintahan, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang pendidikan, pelatihan jabatan Pegawai Negri Sipil merumuskan arti good governance kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut Sudarhono (2001:115), ada beberapa aspek yang biasa menunjukan dijalankannya good governance yaitu pertama , pengakuan atas pluralitas polotik; kedua, keadilan sosial; ketiga, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan keempat, kebebasan.

Kesimpulan dalam arti goog governance adalah pengelolaan pemerintahan yang baik dalam mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kepemerintahan yang baik.

Sumber rujukan/Daftar pustaka:

Dwipayana. 2003. Membangun good governance. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta. 

Sedarmayanti, 2003. Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah. Mandar Maju Bandung.

Sedarmayanti, 2004. Good governance (kepemerintahan yang baik) membangun sistem kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance. Mandar Maju. Bandung.

Sudarhono, Edi. 2001. Good governance untuk daulat siapa?. Forum LSM DIY. Yogyakarta.



Total Pageviews

Kategori